Hutan Bambu Cisoka Dituding Terbengkalai, Pemkab Siapkan Rp750 Juta dan Bidik Anggaran Rp5 Miliar
PROYEK Hutan Bambu di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya dituding masyarakat terbengkalai, ternyata belum dianggap selesai Pemkab Tangerang.
Pemkab Tangerang bahkan menyiapkan tambahan anggaran Rp750 juta melalui APBD Perubahan dan memperkirakan membutuhkan hingga Rp5 miliar untuk menuntaskan kawasan tersebut sesuai master plan.
“Untuk bisa sempurna sesuai dengan master plan, paling tidak kebutuhan kami di antara Rp5 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (2/9/2026).
Erwin mengatakan, anggaran lanjutan tersebut diperlukan karena kawasan seluas sekitar 6.000 meter persegi itu sejak awal memang dirancang sebagai ruang terbuka hijau (RTH) berbasis eduwisata, bukan sekadar kawasan yang ditanami bambu.
“Kalau Rp5 miliar ini bisa disetujui oleh Banggar (Badan Anggaran-red) saat pembahasan APBD, kami sangat optimis paling tidak di awal 2028 RTH ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai eduwisata,” ujar Erwin.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kondisi Hutan Bambu Cisoka. Proyek dengan biaya Rp1,8 miliar itu dinilai masyarakat belum menunjukkan hasil.
Namun Erwin membantah anggapan proyek tersebut mubazir atau terbengkalai. Menurutnya, pemeliharaan kawasan tetap dilakukan oleh petugas terkait, meski hasil di lapangan belum optimal.
“Tapi yang namanya perawatan pada proyek ini, saya rasa pihak terkait sangat bertanggung jawab. Saya bisa menunjukkan dokumennya,” kata Erwin.
Erwin menjelaskan, kondisi lahan menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan kawasan tersebut membutuhkan anggaran cukup besar. Lahan yang luasnya sekitar 6.000 meter persegi itu awalnya direncanakan untuk pembangunan Terminal Tipe C.
Namun, setelah dilakukan peninjauan, kondisi tanah berupa rawa dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. Serta dipenuhi semak dan sampah membuat rencana pembangunan terminal dinilai tidak efektif. Karena kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengarahkan kawasan menjadi RTH berbasis eduwisata.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan, besarnya anggaran awal juga tidak dapat dilihat hanya dari nomenklatur “Pembangunan Hutan Bambu”.
Menurutnya, sebagian besar anggaran sekitar Rp1,8 miliar pada 2025 terserap untuk pekerjaan pematangan lahan, pengurugan rawa, hingga pembuatan saluran air.
“Tahapan pekerjaan memang lebih pas kalau diarahkan ke pematangan dan pengurugan. Tapi pada saat itu, judulnya langsung ke pembuatan hutan bambu,” terang Ujat.
Padahal, kata Ujat, pembuatan hutan bambu itu tidak bisa langsung diaksanakan apabila lahan belum siap.
“Sistem lahannya sebagian masih seperti rawa di bawah, sehingga membutuhkan pengurugan,” jelasnya.
Ujat mengatakan, kondisi awal lahan yang merupakan rawa cukup dalam menyebabkan biaya pengurugan menjadi besar.
“Kondisi awal lahan yang berbentuk rawa terdalam membuat biaya pengurugan membengkak secara signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, kondisi sebagian bibit bambu yang mati di bagian tengah kawasan juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Ujat menyebut area tersebut merupakan bagian dari uji coba awal dan masih dalam pemantauan.
“Jadi yang (mati) di tengah itu, kemarin kita lihat masih dalam proses tapi sebagian sebenarnya sudah tumbuh hijau karena masih terus dipantau,” pungkasnya.
