JAKARTA (Lensametro.com) – Kejaksaan Agung menuntaskan pendampingan terhadap proyek strategis nasional (PSN) dalam rangka pengamanan pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 2024. Kegiatan tersebut disampaikan melalui Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kamis, 20 Februari 2025, yang turut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN, termasuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang.
Plt. Direktur V JAM-Intelijen Irene Putrie menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berperan aktif dalam mendampingi proyek-proyek nasional agar berjalan dengan efektif, tepat waktu, dan sesuai anggaran. “Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan strategis dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan solusi ketika ada potensi permasalahan atau hambatan di lapangan yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan,” ujar Irene dalam sambutannya.
Dirut PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar, dalam Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025
Salah satu sorotan penting dari kegiatan ini adalah proyek pemasangan jaringan perpipaan distribusi utama yang dilaksanakan oleh PERUMDAM TKR. Proyek ini menjadi bagian dari PSN, dengan panjang jaringan mencapai 14 kilometer, menghubungkan IPA Cikokol ke Kecamatan Rajeg. Proyek ini dirancang untuk menambah akses air minum bagi sekitar 30.000 sambungan rumah di Kabupaten Tangerang.
Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Ia menilai bahwa pendampingan ini sangat vital dalam setiap tahap proyek, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. “Pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat membantu kami dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Kami berharap pendampingan ini dapat terus berlanjut untuk memastikan kelancaran setiap proyek yang kami jalankan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Sofyan.
Foto bersama dalam kegiatan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Sementara itu, Sekretaris JAM Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., yang mewakili JAM Intelijen, menambahkan bahwa pengamanan terhadap proyek strategis nasional bukan hanya mencakup pengawalan fisik proyek, tetapi juga dari sisi hukum. “Pengamanan ini meliputi pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, serta pendampingan hukum untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sarjono juga melaporkan pencapaian luar biasa yang diraih Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Agung pada tahun 2024, di mana mereka berhasil mengawal 22 proyek PSN. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara Kejaksaan Agung, kementerian terkait, BUMN, dan instansi lainnya merupakan kunci utama dalam menjaga integritas serta efektivitas pelaksanaan proyek-proyek besar ini.
“Kunci suksesnya adalah kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan. Dukungan yang kuat dari semua pihak sangat penting untuk memastikan proyek-proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Sarjono. [LM]