Wahyu Nugraha: HUT ke-62 Golkar Jadi Momentum Perkuat Kawal Aspirasi Kabupaten Tangerang di DPRD Banten
PERINGATAN HUT ke-62 Partai Golkar menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Bagi Wahyu Nugraha, anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Partai Golkar, momentum ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang melalui kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
Wahyu yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang merupakan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 4, yang meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
Melalui tugasnya di Komisi III, Wahyu memiliki ruang kerja yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), keuangan dan APBD, pengelolaan aset daerah, kebijakan pajak dan retribusi, serta kerja sama perangkat daerah sesuai pembagian tugas komisi di DPRD Provinsi Banten.
Menurutnya, tema HUT ke-62 adalah “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera”, harus diterjemahkan menjadi kerja konkret.
“Termasuk memastikan kebijakan fiskal dan anggaran daerah memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Wahyu, Selasa (20/10/2026).
Wahyu menegaskan, momentum HUT ke-62 Partai Golkar menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Banten 4, dia memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Termasuk melalui pembahasan anggaran, kebijakan pendapatan daerah, dan pengawasan pelaksanaannya,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, kebijakan pendapatan dan belanja daerah memiliki kaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Serta menyediakan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan PAD, pajak dan retribusi, serta aset daerah perlu mendapat perhatian agar potensi pendapatan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab.
Di sisi belanja, lanjut Wahyu, pembahasan APBD perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Dengan begitu, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dapat dirasakan warga.
“Bagi saya, pembahasan APBD bukan sekadar membicarakan angka pendapatan dan belanja, tapi bagaimana anggaran disusun sesuai prioritas, pendapatan daerah dikelola dengan baik, dan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi III, Wahyu juga memandang pengelolaan aset daerah dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif. Optimalisasi aset dan pengelolaan sumber pendapatan yang baik diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Sementara koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan,” terang Wahyu.
Meski demikian, Wahyu menegaskan, pengawalan aspirasi masyarakat perlu dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku di DPRD. Aspirasi yang diterima dari warga harus ditelaah, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, serta diperjuangkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Wahyu menilai, menjadi wakil rakyat bukan hanya tentang menduduki jabatan, melainkan menjalankan amanah dengan mendengar kebutuhan masyarakat dan memperjuangkannya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Peringatan HUT ke-62, DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang diisi dengan sejumlah kegiatan, di antaranya ziarah ke makam Raden Aria Wangsakara, tasyakuran, doa bersama, dan santunan anak yatim.
Menurut Wahyu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial. Semangat pengabdian, kata dia, harus terus dilanjutkan dalam kerja sehari-hari, baik melalui aktivitas sosial maupun pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.
“Golkar harus terus hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan warga, dan memberikan manfaat nyata,” tutupnya.
Memasuki usia ke-62, Wahyu berharap Partai Golkar semakin solid dan konsisten menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Dia juga berharap komunikasi dengan warga di wilayah Dapil Banten 4 terus terjaga sehingga aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Banten.
