TANGERANG; LENSAMETRO- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fakhrudin mengajak para kepada desa (Kades) untuk berani menolak bantuan sosial (bansos) dari pusat yang mengunakan data lama.
Hal itu menyusul gejolak di tengah masyarakat terhadap Bansos dari pusat yang tidak tepat sasaran seperti di Kecamatan Gunung Kaler, Mekarbaru dan Kronjo.
“Para Kades dan dinsos harus berani menolak bansos dari Kemensos. Kembalikan saja bansos yang turun dari Kantor Pos sebelum data 2020 digunakan Kemensos,” tegas Fakhrudin, anggota DPRD Kabupaten Tangerang kepada lensametro.com melalui pesan tertulis, Senin (11/05/2020).
Terang Fakhrudin dirinya telah menelusuri bahwa para kepada desa telah melakukan data terbaru kepada dinsos yang belum di up date oleh Kemensos RI.
“Selama ini, Kemensos mengunakan data 2013. Sejak tahun 2018 yang lalu saya sudah mendesak Dinsos untuk validasi data. Dan benar Bansos yang turun pada akhir April menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata anggota Fraksi PPP ini.
Lanjut Fakhrudin, para kepada desa jangan khawatir, sebab Pemkab Tangerang telah menyiapkan 83.333 KK dari Rp150 M. Sedangkan dari Pemprov Banten 142.000 KK. Selain itu dari dana desa mencapai 30 persen.
“Sehingga jika dibagikan per 29 kecamatan dan per desa bisa mencapai 800-1000 KK per desa bantuan untuk terdampak Covid-19 diluar PKH dan BPNT,” tukasnya. (joe)
