Siap Wujudkan Pilkada Damai, Pj Wali Kota Tangerang Hadiri Rapat Komisi II DPR RI
Siap Wujudkan Pilkada Damai, Pj Wali Kota Tangerang Hadiri Rapat Komisi II DPR RIJAKARTA (Lensametro.com) – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tangerang dan Provinsi Banten, berbagai langkah koordinasi intensif terus dilakukan. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan Pilkada berjalan damai, jujur, adil, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga dalam kontestasi yang akan datang.
Isu penting ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Penjabat (Pj) Gubernur, serta para Pj Bupati dan Wali Kota. Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR MPR RI, Senin (11/11), turut hadir Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, bersama Pj Gubernur Banten, Al-Muktabar, serta kepala daerah lainnya dari Provinsi Banten.
“Cukup banyak sekali masukan dan arahan dari Ketua dan Komisi II DPR RI, begitupun dari pak Wamen Kemendagri yang hadir mewakili pak Mendagri, yang menekankan agar seluruh pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan baik,” ungkap Dr. Nurdin.
Menjelang Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024, Pemkot Tangerang terus menjalin koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai mitra pelaksana, serta unsur Forkopimda Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar dan kondusif.
“Kaitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Tangerang, sudah tersalurkan semua kepada mitra penyelenggara, kemudian kaitan netralitas ASN juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui Surat Edaran serta dari BKN, juga ikut memfasilitasi netralitas ASN di lingkungan Pemkot Tangerang. Diharapkan, kolaborasi bersama dengan seluruh pihak ini bisa mewujudkan Pilkada Kota Tangerang yang aman, damai, dan masyarakat bisa menyuarakan hak pilihnya secara nyaman,” pungkas Dr. Nurdin.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh para kepala daerah dari empat provinsi: Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang bersama-sama mendiskusikan kesiapan Pilkada serentak di wilayah masing-masing. [LM]
