JAKARTA (Lensametro.com) – Industri Jasa Keuangan (IJK) di DKI Jakarta dan Banten tetap menunjukkan stabilitas yang kuat hingga akhir 2024. Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek (KOJT) melaporkan bahwa per 31 November 2024, sektor ini masih berada dalam kondisi positif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terkendali.
“Pertumbuhan sektor jasa keuangan yang terus mencatatkan tren positif mencerminkan pengelolaan risiko dan likuiditas yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri ini di wilayah DKI Jakarta dan Banten,” ujar KOJT dalam laporan terbarunya.
Aktivitas investor di pasar modal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada November 2024, jumlah investor di DKI Jakarta melonjak 73,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), mencapai 2,60 juta Single Investor Identification (SID). Di Banten, pertumbuhan investor juga terjadi, naik 9,50 persen yoy menjadi 799,27 ribu SID.
Sejalan dengan peningkatan jumlah investor, nilai transaksi saham bulanan di kedua wilayah juga meningkat. Di DKI Jakarta, nilai transaksi saham mencapai Rp171,67 triliun, naik tipis 0,003 persen yoy, sementara di Banten, kenaikan lebih tinggi, yaitu 14,11 persen yoy, dengan total transaksi Rp16,89 triliun.
Sektor perbankan juga terus mencatatkan kinerja positif. Kredit Bank Umum di DKI Jakarta tumbuh 12,38 persen yoy menjadi Rp3.873,44 triliun. Kredit/pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat 7,94 persen yoy menjadi Rp4,06 triliun. Sementara itu, penghimpunan dana oleh Bank Umum naik 8,47 persen yoy menjadi Rp4.634,05 triliun.
Di Banten, kredit Bank Umum tumbuh 7,51 persen yoy menjadi Rp208,52 triliun, sementara kredit BPR dan BPRS meningkat 12,89 persen yoy menjadi Rp7,01 triliun. Meski demikian, kredit modal kerja di Banten mengalami kontraksi -8,57 persen yoy pada Oktober 2024.
Dari sisi kualitas kredit, rasio Non-Performing Loan (NPL) gross Bank Umum di DKI Jakarta tercatat sebesar 1,79 persen dan di Banten sebesar 2,07 persen. Sementara itu, NPL BPR dan BPRS di Jakarta berada di angka 15,51 persen dan di Banten 10,76 persen.
Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga menunjukkan kinerja yang solid, baik pada perusahaan pembiayaan maupun fintech lending. Piutang pembiayaan di DKI Jakarta tumbuh 5,13 persen yoy menjadi Rp94,67 triliun, dengan Non-Performing Financing (NPF) turun menjadi 3,53 persen. Di Banten, pertumbuhan lebih tinggi, mencapai 14,64 persen yoy menjadi Rp34,31 triliun, dengan NPF sebesar 2,34 persen.
Pada sektor fintech lending, outstanding pinjaman di DKI Jakarta meningkat 2,83 persen yoy pada September 2024, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman (TWP 90) sebesar 2,83 persen. Di Banten, pertumbuhan outstanding pinjaman jauh lebih tinggi, mencapai 27,74 persen yoy, dengan TWP 90 sebesar 1,94 persen. Namun, jumlah penerima pinjaman aktif mengalami penurunan di kedua wilayah.
Produk kredit buy now pay later (BNPL) semakin populer di DKI Jakarta dan Banten. Jumlah entitas debitur BNPL dari sektor perbankan di Jakarta mencapai 2,43 juta, tumbuh 29,64 persen yoy, sementara di Banten meningkat 46,19 persen yoy menjadi 1,53 juta entitas.
Dari sisi nilai, baki debet BNPL dari sektor perbankan di Jakarta naik 32,99 persen yoy menjadi Rp3,34 triliun, sedangkan dari sektor non-bank tumbuh 23,19 persen yoy menjadi Rp1,08 triliun. Di Banten, baki debet BNPL dari perbankan melonjak 48 persen yoy menjadi Rp1,79 triliun, sementara dari sektor non-bank naik 29,11 persen yoy menjadi Rp0,57 triliun.
Meski pertumbuhan BNPL cukup pesat, risiko kreditnya juga meningkat. Di DKI Jakarta, risiko kredit BNPL dari perbankan melonjak ke 5,54 persen dari sebelumnya 2,25 persen pada Desember 2023. Sementara di Banten, risiko kredit BNPL naik ke 4,69 persen dari 1,94 persen pada tahun sebelumnya.
KOJT terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi keuangan. Hingga Triwulan IV 2024, KOJT telah mengadakan 50 kegiatan edukasi, yang sebagian besar dilakukan secara tatap muka. Di Kota Bogor, misalnya, KOJT menggelar Penyuluhan Jasa Keuangan yang diikuti oleh 100 mahasiswa.
Di sisi lain, KOJT juga memperkuat layanan konsumen dengan membuka saluran pengaduan secara daring dan luring. Hingga akhir 2024, sebanyak 136 layanan pengaduan konsumen telah ditangani, menegaskan komitmen OJK dalam melindungi hak konsumen dan meningkatkan transparansi informasi keuangan.
Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, KOJT bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta dan Banten. Terdapat empat program utama yang dijalankan, yaitu program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pemberdayaan UMKM, pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta inisiatif Green Economy. Program-program ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan masyarakat serta mendukung ekonomi berkelanjutan.
KOJT juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan paruh waktu, pinjaman online ilegal, atau investasi yang tidak logis. Untuk mengecek legalitas entitas keuangan, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau email konsumen@ojk.go.id. Selain itu, masyarakat dapat mengikuti perkembangan sektor jasa keuangan melalui Instagram @ojkindonesia, @ojk_jabodebek, dan @Kontak157. [LM]