Pernah Melawan Maesyal–Intan, Irvansyah Klaim PDI Perjuangan Siap Jadi Penyeimbang Kekuasaan
IRVANSYAH ASMAT kembali terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Kepastian itu didapatkan usai partai berlambang banteng moncong putih itu menuntaskan Konferensi Cabang (Konfercab) di Sekretariat PDI Perjuangan di Tigaraksa, Minggu (28/12/2025).
Usai dikukuhkan, Irvansyah menegaskan sikap politik PDI Perjuangan di Kabupaten Tangerang—khususnya relasi dengan pemerintahan daerah yang kini dipimpin Maesyal Rasyid–Intan Nurul Hikmah—yang tahun lalu dia lawan di Pilkada Kabupaten Tangerang.
Dia menyebut, sikap politik bersesuaian dengan PDI Perjuangan tingkat pusat, yakni mendukung program pemerintah selama itu baik.
“Akan tetapi ketika ada yang harus dikritisi, kami tidak canggung untuk menyampaikan. Setidaknya satu kata kunci, penyeimbang,” kata Irvansyah.
Pernyataan Irvansyah itu menjadi sorotan, mengingat Irvansyah bukan figur netral dalam peta politik lokal. Dia pernah berada di barisan berseberangan dengan Maesyal–Intan saat Pilkada—meski saat itu posisinya sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Madromli, yang saat itu masih menjabat Ketua Golkar Kabupaten Tangerang—kursi yang kemudian diambil alih Intan.
Sebagai Ketua DPC partai pemenang pemilu nasional, sikap politik PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang di bawah komando Irvansyah bakal menentukan: apakah PDIP memilih jalur kritik substantif atau sekadar berada di orbit kekuasaan—dengan kamuflase penyeimbang.
Di luar sikap politik partai itu, pengukuhan Irvansyah disebut mengakhiri pertanyaan publik soal kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang—sebagai satu-satunya DPC di Banten yang pelantikannya ditangguhkan.
Pengukuhan Irvansyah berlangsung setelah dinamika internal yang cukup panjang—situasi yang diakui partai. Penangguhan pelantikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang tak ayal memunculkan spekulasi adanya tarik-menarik kepentingan dan resistensi internal.
Irvansyah sendiri mengakui adanya dinamika itu. Tapi dia menilai hal itu sebagai bagian wajar dari proses organisasi.
“Di dalam berpartai tentu ada dinamika, tapi PDI Perjuangan punya mekanisme. Kita berproses dari bawah, kemudian yang menetapkan adalah DPP,” ujarnya.
Irvansyah menyebut dinamika yang sempat menghangat sebagai tanda organisasi yang sehat. Hal itu, kata dia, menunjukkan kecintaan terhadap PDI Perjuangan. Didampingi Hugo Franata sebagai sekretaris, Irvansyah optimistis mampu mengonsolidasikan kekuatan partai hingga Pemilu 2029.
“Setiap kali pergantian tentu ada dinamika, kemudian ada aspirasi-aspirasi, wajar,” ujar dia.
Ditanya apakah dia bakal melakukan perombakan struktur, Irvansyah memilih menjawab dengan nuansa moderat. Kata dia, segala keputusan akan ditempuh melalui mekanisme musyawarah. Meski dia menegaskan apabila perlu dilakukan perbaikan untuk menambal hal yang dianggap kurang, maka itu akan dilakukan.
“Kita lakukan melalui rapat DPC Partai. Dan itu diputuskan secara musyawarah,” kata dia.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menegaskan, penangguhan pelantikan DPC Kabupaten Tangerang bukan kasus tunggal. Dia menyebut dinamika serupa juga terjadi di daerah lain. Tapi, lanjut Ribka, keunggulan PDI Perjuangan justru berada pada kepatuhan terhadap keputusan final partai.
“Ketika sudah menjadi satu keputusan, semua hormat pada keputusan,” katanya.
Ribka lalu menegaskan, penetapan kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang adalah keputusan final yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto.
Meski demikian, Ribka mengklaim penentuan kepengurusan berasal dari bawah ke atas melalui penjaringan, penyaringan, hingga fit and proper test.
Namun saat ditanya soal informasi adanya aspirasi bawah yang tidak disetujui DPP, Ribka mengakui adanya penilaian dan pertimbangan khusus dari pusat.
“Bukan tidak disetujui. Ada berbagai pertimbangan, semua dinilai. Ada yang dianggap belum matang,” ujarnya.
Pernyataan Ribka itu menegaskan bahwa meskipun proses diklaim dari bawah, kendali akhir tetap berada di tangan DPP. Dengan kata lain, meski proses diawali dengan mekanisme partisipatif, namun diputuskan secara sentralistik.
Dengan kepengurusan saat ini, PDIP Kabupaten Tangerang berada pada fase mendebarkan. Klaim sebagai penyeimbang kekuasaan bakal diuji dalam kenyataan: apakah PDIP memiliki nyali untuk bersuara kritis terhadap kebijakan Pemkab Tangerang, atau memilih cari aman demi stabilitas politik sehingga idem dengan kebijakan kekuasaan.
