Pak WH Janji Kasih Pulsa ke Siswa, Disdik Banten Bilang Begini

BANTEN; LENSAMETRO— Janji Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk memfasilitasi siswa dengan memberikan pulsa (kuota) gratis selama KBM daring terancam gagal. Karena hingga akhir pekan ini, Sabtu (25/07/2020) janji tersebut belum terealisasi.

Pasalnya janji tersebut diduga terganjal oleh aturan anak buahnya sendiri. Khususnya dalam  alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Banten.

Beberapa  sekolah mengaku pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2020 hanya untuk guru non PNS dan pegawai.

Baca Juga : Janji WH Kasih Pulsa ke Siswa Terkendala Kebijakan Anak Buah

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten M Yusuf mengklaim jika alokasi Bosda sudah sesuai dengan Pergub No 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis. Meski saat ini skemanya berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Sudah sesuai tuh, Definisi pendidikan gratis di Pergub adalah sharing, sharing dana dari pembiayaan APBD yaitu Bosda, dengan APBD yaitu Bosnas,” ujar M Yusuf kepada wartawan.

Kata Yusuf, Bosda diperuntukan untuk belanja personal dan non personal. Sedang maksud dari belanja personal atau belanja jasa yakni  jasa guru non PNS.

Yusuf menjelaskan, terkait pembiayaan operasional sekolah non personal, seperti pemeliharaan air, listrik, fasilitas sekolah dan lain sebagainya dibiayai dengan Bosnas.

Baca Juga : Sekolah Belum Buka, Wali Murid di Tangerang Nyerah Main Guru-Guruan

“Kan sharing pendidikan gratis dari APBD dan APBN, cuma pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi bagi peran, itu definisi pendidikan gratis. Jangan sampai terjadi tumpang tindih,” tukasnya

Terkait banyaknya keluhan orang tua terkait belajar daring lantaran harus mengeluarkan kocek untuk membeli kuota. Sedangkan alokasi dari Bosnas untuk pulsa tidak mencukupi. Yusuf menegaskan, tidak ada yang cukup di dunia ini.

“Kalau dibilang kurang semua duit di dunia ini kurang. Kalau dibilang tidak cukup saya juga tidak cukup,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait upaya Disdik Provinsi Banten untuk melakukan penganggaran bantuan pulsa. Lagi-lagi ia menegaskan pergeseran anggaran tidak bisa serampangan.

“Kan sekarang perubahan anggaran juga belum, masa mau maen geser-geser aja. Lagian itu bukan urusan saya, anda jangan tanya ke saya. Saya kan pengguna anggaran bukan pengambil kebijakan,” katanya.

“Saya itu menggunakan duit yang sudah ada, kalau ada pergeseran nanti adalagi di perubahan APBD, biar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD. Kalau saya tidak bisa, yang pentingkan saat ini sekolah berjalan,” tambahnya. (dra/joe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *