Dividen Stagnan dan Pasal Atur Tarif Menghilang, Dewan Semprot Perumda NKR Kabupaten Tangerang
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang Sri Panggung Lestari—yang juga Ketua PAN Kabupaten TangerangKINERJA Perusahaan Umum Daerah Niaga Kerta Raharja (Perumda NKR) Kabupaten Tangerang kembali menjadi bahan gunjingan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Sri Panggung Lestari mempertanyakan mengapa setoran perusahaan daerah itu “tetap kurus”—sementara sorotan publik atas performa perusahaan plat merah itu semakin tajam.
Sri mengaku sudah menanyakan langsung alasan mandeknya dividen itu ke direksi Perumda NKR. Jawaban yang diterimanya malah membuka dua persoalan klasik: dividen yang dikunci rapat-rapat di batas maksimal 25 persen—serta hilangnya pasal kewenangan direksi menentukan tarif pedagang dalam Perda yang baru disahkan.
Melalui sambungan telepon pada Kamis (12/11/2025), Sri menuturkan bahwa setoran NKR yang “segitu-gitu saja” bukan tanpa sebab. Dia mengaku memperoleh penjelasan dari pihak perusahaan bahwa ada dua kendala struktural yang menghambat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kendala pertama, kebijakan dividen maksimal 25 persen—sehingga berapapun laba yang diraih Perumda NKR, porsi yang masuk ke kas daerah tetap seperempat.
“Walaupun punya laba Rp2 miliar, tetap saja dividen yang dibagi menjadi PAD kita ya 25 persennya,” kata Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tangerang itu.
![SERANG (Lensametro.com) – Gubernur Banten Andra Soni menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi narkoba di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, khususnya dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Langkah konkret itu dimulai dengan menerima kunjungan Kepala BNN Provinsi Banten Brigjen Pol Rohmad Nursahid di Ruang Kerja Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (17/4/2025). Pertemuan tersebut fokus membahas sinergi dan kerja sama antarlembaga dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Gubernur Andra Soni menyampaikan, dalam waktu dekat, Pemprov Banten akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah serta Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) se-Provinsi Banten. Tujuannya untuk melibatkan mereka secara aktif dalam menyosialisasikan bahaya narkotika kepada siswa dan wali murid. "Ini salah satu langkah kita agar ada kesadaran kolektif terkait bahayanya narkotika," ungkap Andra Soni. Ia berharap pesan antinarkoba ini dapat diteruskan hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat sekolah, sehingga bisa membentengi generasi muda dari ancaman narkoba. "Dengan bersinergi dan berkolaborasi apa pun kampanye kita akan bisa diterima," katanya. Andra juga menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita ke-7 yang menjadi visi pembangunan Provinsi Banten dalam pemberantasan narkoba. "Kita harus bersama-sama wujudkan hal itu," imbuhnya. Sementara itu, Brigjen Pol Rohmad Nursahid menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah memperkuat kerja sama dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya. "Tadi kita juga membahas antara lain, kolaborasi program BNN dengan program Pemprov Banten. misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya," ujarnya. Rohmad menambahkan, salah satu program unggulan BNN saat ini adalah Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Untuk tahun ini, BNN Provinsi Banten menetapkan Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang sebagai desa prioritas. "Program itu, dimana desa tersebut yang merupakan desa waspada atau desa rawan kita keroyok bersama-sama agar itu turun. Kemudian kita juga akan memberdayakan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan PKK untuk mengurai agar supaya desa tersebut bersinar (bersih dari narkoba)," katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa BNN Banten akan menggandeng Pemprov serta pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lainnya untuk menekan peredaran obat-obatan golongan G yang kerap disalahgunakan oleh anak muda. "Nanti kita bekerja sama dengan pemda serta dinas terkait lain, akan kita sasar itu," pungkasnya. [LM]](https://lensametro.com/wp-content/uploads/2025/04/Lawan-Narkoba-dari-Sekolah-dan-Desa-Pemprov-Banten-BNN-Perkuat-Kolaborasi-120x120.jpg)
Dia lalu mempertanyakan dasar aturan itu. Menurutnya, penetapan batas maksimal dividen tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Perumda NKR dan Kuasa Pemilik Modal (KPM) alias Bupati Tangerang. Serta dipertegas di dalam Peraturan Daerah (Perda). Sri pun meminta agar aturan tersebut direvisi.
Tanpa perubahan kebijakan, dia memastikan setoran dividen tidak akan naik signifikan. Namun—seturut pengakuan Sri—hal yang membuat dia heran adalah saat Perumda NKR tampak tidak menunjukkan inisiatif untuk mengusulkan perubahannya.
“Kalau KPM sudah maksimal 25 persen saja, ngapain juga mesti dinaikin—itu bahasanya dia (Perumda) nih,” ujarnya.
Hilangnya Pasal Kewenangan Menentukan Tarif
Selain dividen, Sri juga menyoroti hilangnya pasal yang memberi kewenangan direksi untuk menentukan tarif pedagang pasar. Pasal tersebut sebelumnya disampaikan sebagai ruang inovasi pendapatan. Namun pasal itu, kata Sri, hilang ketika Perda Nomor 2 Tahun 2025 diharmonisasi di tingkat provinsi.
“Ternyata itu di Perda tidak ada pasal tersebut. Lah kok bisa? Kalau gitu Direktur ajukan lagi usulkan revisi Perda, jangan hanya diam, minimal punya inovasi,” kata Sri.
Sri menuding lemahnya pengawalan Perumda NKR dalam proses harmonisasi di provinsi menjadi biang kerok raibnya pasal tersebut. Apalagi, menurut keterangan yang dia terima dari Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda NKR, Rhazes Pasha, pasal itu dihapus karena tidak diperbolehkan oleh Biro Hukum dan Kemenkumham Provinsi.
“Menurut versinya Direktur yang satu lagi, Rhazes, bilangnya ini tidak boleh dimasukkan pasal tersebut oleh Biro hukum dan Kemenkumham Provinsi,” ujarnya.
DPRD Aktif, Perumda NKR Pasif
Sri mengaku siap mengawal revisi Perda bila itu menjadi syarat peningkatan dividen. Namun dia menyesalkan sikap pasif Perumda NKR yang belum juga mengajukan permohonan revisi Perda. Padahal, kata Sri, salah satu cara menaikkan besaran dividen adalah dengan mengubah regulasi yang saat ini ada—misal persentasenya dinaikkan menjadi 50 persen.
“Kan baru tuh kalau untungnya Rp2 miliar, PAD-nya bisa dapat kita Rp1 miliar,” ujar dia.
Dia juga menegaskan bahwa stagnasi dividen telah menjadi sorotan publik dan tidak bisa dibiarkan. Namun ketika ditanya apakah dividen 25 persen itu layak atau tidak, Sri nampak hati-hati dan justru memberi jawaban yang cenderung mengambang.
“Nah ini yang susah pertanyaannya nih. Saya kurang ngerti ya, itu kan kesepakatan antara kepemilikan modal ya KPM dengan NKR. Itu sudah internalnya mereka, kami tidak bisa ikut campur,” katanya.
