PKS Sebut Penyaluran JPS Perlu Kontrol Langsung Dari Masyarakat

TANGERANG; LENSAMETRO- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Wishnu Yudhamukti meminta masyarakat berperan aktif dalam mengontrol penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Diperlukan adanya kontrol sosial dengan melibatkan langsung masyarakat. Sehingga kalau JPS tidak tepat sasaran masyarakat bisa langsung komplain ke satuan gugus tugas,” ujar Wishnu Yudhamukti kepada lensametro.com, Rabu (15/04/2020).

Selain itu, anggota Fraksi dari PKS ini mengusulkan agar Satgas gugus yang dibentuk Pemkab Tangerang juga harus membuka jalur pengaduan.

“Semacam hotline service atau tempat pengaduan dari masyarakat. Agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat terkait bantuan JPS bagi yang terdampak Covid-19 itu,” ucapnya.

Ia juga berharap agar data warga terdampak korona yang akan dibantu melalui JPS yang sedang dilakukan Pemkab Tangerang tidak tumpang tindih dengan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Pemkab Tangerang kan sudah siapkan Rp150 miliar untuk JPS bagi masyarakat yang terdampak langsung. Serta Bupati sudah tugaskan camat membentuk gugus tugas sampai ke tingkat RT dan RW. Semoga datanya tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, RT yang merupakan struktur paling bawah bisa sekaligus menjadi pengawas. Agar data tidak tumpang tindih. “Karena langsung bersentuhan dengan warganya. Selain kontrol aktif dari warganya juga,” tukasnya.

Terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang ini mendukung Bupati untuk menerapkan PSBB di Kabupaten Tangerang.

“PSBB sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari mengingat semakin banyak kasus Covid-19. PSBB upaya untuk memutus penyebaran virus korona,” katanya.

Ia juga berharap agar warga untuk disiplin saat PSBB dijalankan pada Sabtu 18 April 2020 mendatang. “Sebelum semua menyesal, karena semakin banyak korban Covid-19. Maka mari bersama melawan virus korona,” katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, bantuan JPS yang sudah disiapkan sebsar Rp150 miliar untuk tiga bulan dengan per kepala keluarga (KK) akan mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu/KK.

“Sambil menunggu bantuan dari Pemprov Banten dan pusat, Pemkab telah siapkan Rp150 miliar untuk 83.333 warga terdampak korona untuk tiga bulan,” tukas Zaki saat melakukan jumpa pers melalui video teleconference dengan awak media. (joe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *