Sekolah Gender Perkuat Peran Perempuan, Wabup Intan Dorong Aksi Nyata Stop Diskriminasi
WAKIL Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan, kesetaraan gender tidak boleh berhenti sebagai jargon kebijakan. Dia meminta Sekolah Gender Angkatan II Tahun 2026 menjadi ruang lahirnya aksi nyata.
“Untuk menekan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Tangerang,” kata Intan saat membuka Sekolah Gender di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (25/2/2026).
Intan bilang, kesetaraan gender bukan sekadar wacana. Melainkan harus hadir dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik.
“Bahkan dalam cara bersikap sehari-hari,” tegasnya.
Menurutnya, perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Ketika perempuan berdaya, fondasi keluarga menguat dan berdampak langsung pada kualitas masyarakat.
Namun Intan juga mengingatkan, Sekolah Gender bukan sekadar forum diskusi atau kegiatan seremonial. Program ini dirancang sebagai short course (kursus singkat) yang mendorong peserta menyusun rencana aksi nyata.
“Harus ada kampanye publik, edukasi di sekolah, pendampingan korban, penguatan regulasi, hingga inovasi berbasis komunitas,” ujarnya.
Intan menekankan, isu gender bukan tanggung jawab satu dinas semata. Melainkan kerja kolektif pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, tokoh agama, hingga keluarga.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sri Panggung menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Dia menyebut, Sekolah Gender digelar dalam empat angkatan, masing-masing sekitar 50 peserta.
“Kita ingin perempuan lebih berani, produktif, dan memahami kapasitasnya dalam pembangunan,” kata Sri, yang juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang Asep Suherman menegaskan, Sekolah Gender merupakan strategi membangun kesadaran kritis dan solidaritas sosial. Asep bilang, kegiatan itu bukan sekadar pelatihan, tetapi ruang belajar bersama.
“Untuk menumbuhkan keberanian memperjuangkan hak dan peran perempuan secara konstruktif,” ujarnya.
Pemkab Tangerang berharap program ini melahirkan agen-agen perubahan di masyarakat—penggerak kampanye kesetaraan yang mampu mengedukasi lingkungan sekitar dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
Pesan yang ingin ditegaskan jelas: kesetaraan gender bukan agenda tambahan, melainkan fondasi menuju Kabupaten Tangerang yang inklusif, ramah perempuan, dan bebas dari diskriminasi. (don)
