LKBPH PWI Gelar Klinik Hukum Gratis di HPN 2025, Edukasi Hukum untuk Insan Pers dan Masyarakat
BANJARMASIN (Lensametro.com) – Dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional (HPN) ke-40, Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) membuka layanan klinik hukum gratis yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Februari 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Klinik hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi terkait masalah hukum bagi insan pers serta masyarakat umum.
Ketua Umum LKBPH PWI, HMU Kurniadi, mengungkapkan bahwa klinik hukum ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Non-Litigasi, Hendra J. Kede, bersama dengan tiga advokat berpengalaman dari LKBPH PWI. “Klinik hukum LKBPH PWI memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada insan pers khususnya, dan juga kepada masyarakat luas,” ujar Kurniadi dalam rilisnya.
Kegiatan klinik hukum ini akan berpusat di Hotel Galaxy, Banjarmasin, dan akan melayani berbagai bentuk konsultasi serta penyuluhan hukum. Selain memberikan layanan konsultasi, tim LKBPH PWI juga akan membantu menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dunia pers.
Kurniadi, yang juga merupakan kandidat doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa klinik hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi yang luas mengenai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait hubungan industrial, kekerasan terhadap wartawan, dan sengketa pers. “Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat dan insan pers mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan profesinya,” pungkasnya.
Dengan adanya klinik hukum ini, LKBPH PWI berharap dapat memfasilitasi masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendapatkan akses informasi dan bantuan hukum yang tepercaya, sekaligus memperingati HPN dengan memberikan kontribusi nyata bagi dunia pers dan masyarakat.
Layanan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi insan pers, tetapi juga bagi masyarakat umum yang membutuhkan pendampingan hukum secara profesional. [LM]
