Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel (Ist)
Tangsel–Kemacetan lalu lintas masalah yang kerap dikeluhkan oleh warga Tangsel. Pemicu utamanya adalah bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Tangsel pun mendorong Pemkot Tangsel lebih serius mengatasi persoalan tersebut.
Dalam catatan refleksi akhir tahun 2019 fraksi yang dinakhodai Putri Ayu Anisya itu, terdapat titik-titik kemacetan di Tangsel yang kondisinya semakin parah.
“Kemacetan lalu lintas ini berdampak pada banyak hal, ekonomi, ekologi bahkan sosial,” ungkap politis perempuan berusia 25 tahun kepada awak media, Senin (30/12/2019).
Diakuinya, Tangsel adalah kota yang pertumbuhannya pesat. Pembangunan fisik seperti pusat jasa dan bisnis, hunian terus berkembang. Namun, kata dia, Pemkot Tangsel harus menghitung dampak positif dan negatif dari pertumbuhan tersebut.
“Kota yang ideal adalah yang tetap menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Kalau pembangunan fisik saja yang digenjot namun hal lain diabaikan, dampaknya justru muncul berbagai masalah lain, seperti kemacetan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta masalah lainnya,” terangnya.
Hal yang dirasakan warga, lanjutnya, selain kemacetan lalu lintas, juga menurunnya daya dukung lingkungan. Ia pada aspek mencontohkan kualitas udara, air dan tanah.
“Kita tidak pernah tahu kualitas udara di Tangsel ini masih baik atau tidak, karena selama ini kita kesulitan mengakses informasi tersebut. Tetapi secara logika, jika ruang terbuka hijau menyusut, sementara sumber pencemar seperti emisi gas buang kendaraan bertambah, maka kualitas udara pasti menurun,” paparnya.
Karenanya, ia mendorong Pemkot Tangsel segera memiliki terobosan kebijakan untuk mengatasi kemacetan tersebut.
“Bukan hanya infrastruktur jalan saja yang harus diperhatikan, tapi kami dorong ada kebijakan lain yang lebih progresif,” pungkasnya.
Dalam refleksi akhir tahun tersebut, Fraksi PDIP Tangsel juga mengkritisi soal tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pelayanan publik dan persoalan perkotaan lainnya. (Ril/MR)
