Dikeluhkan Warga, Bupati Pastikan Jalan Pakuhaji–Sepatan Dibangun 2026: Anggaran Rp7,4 Miliar Disiapkan
KELUHAN panjang warga soal rusaknya Jalan Raya Pakuhaji–Sepatan akhirnya dijawab. Pemkab Tangerang bakal membangun jalan strategis itu pada tahun ini. Anggaran Rp7,4 miliar disiapkan.
“Anggarannya sudah tersedia di APBD 2026 dan saat ini sedang proses lelang,” kata Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Rabu (4/2/2026).
Maesyal minta warga untuk bersabar karena proses pembangunan harus melalui tahapan atau mekanisme yang berlaku. Namun, sambil menunggu pekerjaan utama dimulai, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) diperintahkan untuk melakukan perbaikan darurat.
Perbaikan darurat itu dilakukan di titik-titik kerusakan parah. Selain itu, Maesyal juga meminta keterlibatan pengembang untuk membantu penanganan sementara sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
“Jalan tidak boleh dibiarkan rusak dan membahayakan. Sambil menunggu tender, harus tetap fungsional,” ujarnya.
Hal yang juga disorot adalah kendaraan bertonase berat yang selama ini dikeluhkan warga. Maesyal menegaskan, Pemkab Tangerang tidak anti investasi, namun kepatuhan terhadap aturan tonase dan jam operasional truk tambang adalah harga mati.
“Masyarakat tidak menolak usaha, tapi minta aturan dipatuhi. Jangan sampai jalan cepat rusak karena pelanggaran tonase,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah menjelaskan, Jalan Raya Pakuhaji atau Gardu Tanah Merah merupakan jalan kabupaten sepanjang lebih dari 8 kilometer. Dia bilang, tingkat kerusakan ruas jalan itu hampir 50 persen atau sekitar 2,8 kilometer dalam kondisi rusak berat.
“Anggaran Rp7,4 miliar sudah disiapkan dan sedang proses lelang. Kontrak pekerjaan bisa dimulai awal Maret 2026,” kata Iwan.
Terkait skema perbaikan darurat, Iwan bilang bisa melalui pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta dukungan dari pengembang. Iwan juga menegaskan, perbaikan darurat penting untuk menjaga keamanan jalan menjelang Ramadan, saat mobilitas masyarakat meningkat.
“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah agar akses warga tetap aman dan aktivitas ekonomi tidak terganggu,” pungkasnya. (don)
