Bupati Tangerang Tinjau Banjir Jayanti, Warga Usulkan Pembangunan Tanggul dan Pintu Air
BUPATI TANGERANG Maesyal Rasyid meninjau lokasi banjir di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Jumat (16/1/2026). Banjir yang telah berlangsung lima hari tersebut belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kepada Maesyal, warga pun mendorong usulan penanganan jangka panjang agar banjir tidak berulang.
“Tadi sudah disampaikan oleh warga bahwa penanganan banjir salah satunya adalah pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pembuatan pintu air antara Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri,” kata Maesyal.
Dia bilang, usulan dari warga itu akan segera dibahas dan tindak lanjuti. Maesyal menjelaskan, pembangunan tanggul dan pintu air merupakan kebutuhan mendesak. Namun realisasinya memerlukan perizinan serta koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Karena Sungai Cidurian berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di tahun 2026, paling lambat 2027,” tambahnya.
Dia juga menyampaikan, dalam lima hari terakhir Pemkab Tangerang terus memantau dan turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Di antaranya di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kresek, Kecamatan Pakuhaji, hingga Jayanti.
“Kami tidak hanya datang, tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Secara keseluruhan, banjir melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan, dengan sekitar 14 ribu kepala keluarga (KK) atau 62 ribu jiwa terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan Pemkab Tangerang sendiri, melainkan harus melibatkan lintas sektor sesuai kewenangan.
Kata Iwan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai besar dan anak sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami tangani,” kata Iwan.
Dia menjelaskan, banjir tidak hanya disebabkan persoalan drainase, tetapi juga alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan.
Oleh karena itu, lanjut Iwan, solusi banjir bukan sekadar normalisasi sungai. Melainkan juga pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah.
“Ini semua akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya,” tandasnya. (don)
