Menko Polkam: Jelang PSU dan Pilkada Ulang 2025, Pemerintah Siap Kawal Stabilitas Daerah
JAKARTA (Lensametro.com) – Pemerintah menegaskan kesiapannya menyambut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, khususnya di beberapa wilayah krusial seperti Papua, Boven Digoel, dan Barito Utara.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi prioritas utama pemerintah jelang pelaksanaan PSU tersebut.
“Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam, akan terus memonitor perkembangan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap terjaga melalui koordinasi dan sinkronisasi langkah bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan,” ungkap Lodewijk kepada awak media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Lodewijk menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan Pilkada Serentak 2024, dan dijadwalkan digelar pada 6 Agustus 2025.
Ia berharap pelaksanaannya dapat berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), serta tetap demokratis, aman, dan tertib sesuai dengan ketentuan hukum.
“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan TNI/Polri berkomitmen untuk fokus menyukseskan pelaksanaan PSU agar dapat berjalan dengan aman, damai, lancar, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan berintegritas,” terangnya.
Dari hasil rapat koordinasi terbaru, lanjut Lodewijk, logistik dan administrasi pemilu telah rampung 100 persen dan telah berada di masing-masing kabupaten dan kota. Saat ini, tinggal menunggu proses pendistribusian menuju lokasi pemungutan suara.
“Kami juga berharap agar seluruh pihak, termasuk masyarakat luas untuk bersama-sama berpartisipasi dalam PSU dan mendukung suksesnya Pilkada dengan damai dan berkualitas demi terjaminnya proses demokrasi elektoral yang lebih baik lagi,” pungkasnya. [LM]
