KAB. TANGERANG (Lensametro.com) – Suasana perairan di pesisir Kronjo, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025), tampak berbeda. Di atas sebuah kapal nelayan, Gubernur Banten Andra Soni berdialog langsung dengan para nelayan untuk mendengarkan persoalan pesisir sekaligus mencari solusi konkret demi kesejahteraan mereka.
“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan dan gagasan dari nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus saya lakukan secara berkala agar aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka itu, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Salah satu masalah utama adalah keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang sering berlabuh tanpa memperhatikan keselamatan di perairan Kronjo.
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan setempat, tongkang-tongkang tersebut kerap menyebabkan jaring rusak dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer. Ia juga mengungkapkan belum pernah ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan di sekitar wilayah itu.
“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.
Selain soal tongkang, nelayan juga menyoroti kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum higienis serta penataan yang kurang nyaman. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan pendataan ulang nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.
Permasalahan serupa disampaikan oleh Sukardi, perwakilan nelayan dari Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis. Ia mengatakan lokasi pelelangan yang berdekatan dengan area parkir membuat aktivitas bongkar muat ikan menjadi tidak optimal.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andra Soni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan menindaklanjuti kebutuhan mendesak para nelayan. Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
Pemkab Tangerang sendiri telah menyiapkan program penyediaan ambulans untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati guna melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas gubernur.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menugaskan jajarannya untuk memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat menjangkau nelayan kecil. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan ulang nelayan secara menyeluruh untuk memperkuat posisi ekonomi mereka melalui skema pembiayaan, tabungan, serta perlindungan usaha dan sosial.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” papar Andra Soni.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, mengapresiasi langkah Gubernur Andra Soni yang turun langsung menemui nelayan Kabupaten Tangerang.
“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ungkap Neneng.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Andra Soni hadir bersama Ketua HNSI Provinsi Banten, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Metro Jaya, HNSI Kabupaten Tangerang, serta Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.
Gubernur juga membawa sejumlah kepala dinas terkait, antara lain dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Alam yang menangani kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Kehadiran jajaran teknis tersebut dimaksudkan agar setiap permasalahan dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan. [LM]
