Pemkab Tangerang Perkuat Digitalisasi Pajak dan Retribusi, Wabup Intan Dorong Penyempurnaan Sistem WEB Register
PEMKAB Tangerang terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui penguatan sistem digital untuk pajak dan retribusi daerah yang dibahas dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/3/2026).
Intan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Tangerang.
Menurut Intan, penguatan sistem tersebut juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga perlu menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
“Kita perlu menyepakati bersama bagaimana arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang,” kata Intan.
Dia menegaskan, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sangat penting. Hal itu agar pengelolaan retribusi daerah semakin akuntabel, transparan. Serta mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
“Melalui forum ini saya berharap dapat dihasilkan kesepakatan mengenai arah pengembangan sistem WEB Register,” ujarnya.
Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan penyempurnaan secara terintegrasi atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah.
Selain membahas penguatan sistem retribusi, Intan juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam belanja daerah. Langkah itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah.
“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Dia berharap proses penetapan kebijakan dapat dipercepat. Sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal sejak awal tahun anggaran.
Selain itu, Intan juga menekankan, pembangunan daerah ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur digital.
“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi,” ujarnya.
Kata dia, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang publik. Seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto menjelaskan, kegiatan High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam program TP2DD.
Melalui forum tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak maupun retribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi dan kesiapan. Serta penyempurnaan aplikasi layanan, hingga koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses internet di ruang publik.
Slamet menambahkan,, fokus pemerintah daerah bukan sekadar mengejar status juara Championship TP2DD. Tetapi mendorong masyarakat beralih ke sistem digital. Sehingga pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan lebih mudah di tengah aktivitas masyarakat.
“Kami berharap langkah ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (don)
