Paradoks Kabupaten Tangerang: APBD dan Kemiskinan Ekstrem Sama-sama Tertinggi
Kantor Bupati TangerangMasyarakat Kabupaten Tangerang bisa menepuk dada tapi harus mengelusnya pada saat yang sama. Pasalnya, ada paradoks serius di daerah yang punya alias “Kota Seribu Industri” ini.
PARADOKS YANG IRONIS: Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Provinsi Banten. Tapi pada saat yang sama, juga daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Banten.
Dengan anggaran menembus angka Rp8,7 triliun alias daerah tajir, idealnya masyarakat Kabupaten Tangerang adalah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sehingga relevan bila setiap sesi foto para pejabatnya secara bersamaan mengatakan: Tangerang Semakin Gemilang”.
Sayangnya, harapan itu jauh panggang dari api. Sebab kenyataannya, dengan APBD tertinggi, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang juga tertinggi. Data Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten bicara, ada sebanyak 4 juta penduduk Provinsi Banten, masuk dalam kategori miskin dari Desil 1 sampai Desil 4.
Komposisinya, sekitar satu juta orang tergolong Desil 1 (sangat miskin), sekitar 979 ribu orang masuk Desil 2 (miskin), satu juta orang masuk Desil 3 (hampir miskin), dan 1,2 juta orang masuk Desil 4 (rentan miskin). Dari data itu, Kabupaten Tangerang nangkring di peringkat pertama sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak, yakni 370.319 jiwa. Ini adalah kenyataan yang menempeleng akal sehat: anggaran kian besar, garis kemiskinan makin tebal.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Azis Gunawan sudah kami hubungi untuk dimintai tanggapan soal data tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, Azis belum memberikan respons.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, Rabu (12/11/2025) melalui akun Instagram resminya merilis Profil Kemiskinan Kabupaten Tangerang 2025.
Pada unggahan itu tercatat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 sebanyak 265.900 penduduk atau 6,42 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Angka itu hanya turun 0,13 persen dari tahun 2024 yaitu 6,55 persen atau sebanyak 266.430 penduduk.
“Ini kan warning dari kita, turunnya sedikit. Mesti dilihat lagi efektivitas program yang sudah dijalankan Pemkab Tangerang,” kata Kepala BPS Kabupaten Tangerang Husin Maulana, Kamis (9/10/2025) yang telah kami wawancara sebelumnya.
Infografis Profil Kemiskinan Kabupaten Tangerang dari BPS
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid kami tanya tanggapannya terkait data BPS itu. Namun dia mengaku belum mendapatkan data angka kemiskinan itu. Dia juga mengatakan bakal menanyakan hal itu ke BPS Kabupaten Tangerang.
“Belum dapat saya, belum dapat (data) dari BPS. Nanti saya panggil BPS-nya,” kata Maesyal di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (17/11/2025).
Penurunan itu memang tergolong kecil untuk ukuran sebuah kabupaten yang disebut jantung ekonomi Banten, dengan kawasan industri yang bejibun. Semakin ironis, karena Kabupaten Tangerang adalah rumah bagi ribuan pabrik, tapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 mencapai 5,94 persen. Hanya turun 0,12 persen dari tahun sebelumnya yaitu 6,06 persen.
“Kemiskinan selalu menjadi musuh kita bersama,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, Senin (17/11/2025).
Soma mengatakan demikian, setelah ditanya kecilnya angka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Soma mengklaim, Pemkab Tangerang melakukan semua upaya yang tujuannya menurunkan angka kemiskinan.
Kami kembali menanyakan, apakah penurunan 0,13 persen sudah ideal untuk daerah sekaliber Kabupaten Tangerang. Dan apakah kesempatan kerja di Kabupaten Tangerang terhitung sulit, Soma mengakui bahwa hal itu disebabkan karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.
“Melihat kondisi perekonomian yang juga tidak baik-baik saja. Saya kira bukan soal wajar tidak wajar. Karena kesempatan kerja juga kan selalu menjadi tantangan sendiri,” kata Soma.
Pertanyaan lain yang kami ajukan adalah soal status Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Banten. Untuk soal ini, Soma menyebut, hal itu bisa saja disebabkan karena penduduk Kabupaten Tangerang paling banyak di Provinsi Banten.
“Kan penduduk kita paling banyak. Semua datang ke (Kabupaten) Tangerang,” kata Soma. Tapi Soma tidak bisa memberikan argumentasi apalagi eksplanasi atas premis yang dibuat, bahwa banyak jumlah penduduk, maka banyak pulang angka kemiskinannya.
Pernyataan Soma yang mengaitkan jumlah penduduk terbanyak sehingga menyebabkan jumlah kemiskinan ekstrem tertinggi juga tidak relevan. Sebab besarnya jumlah penduduk tidak otomatis menyebabkan membludaknya angka kemiskinan ekstrem.
Pernyataan Soma itu cacat secara metodologis. Sebab, di Provinsi Lampung, daerah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Lampung Tengah (2022). Sedangkan daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara (2022). Juga ada data dari provinsi lain yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak tidak serta-merta membuat angka kemiskinan ekstrem juga tertinggi.
Padahal, bisa jadi masalahnya adalah kegagalan pendistribusian pembangunan dan kebijakan yang tidak menyentuh akar permasalahan. Padahal APBD Kabupaten Tangerang terbesar di Provinsi Banten.
Pernyataan Soma pun rusak secara nalar. Sebab, bila jumlah penduduk dijadikan alasan, maka daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, bakal selamanya menanggung predikat jumlah kemiskinan tertinggi. Celakanya, statistik populasi itu bisa dijadikan kedok bersembunyi para pejabat atas kegagalan menanggulangi kemiskinan.
Data lainnya tak kalah mencengangkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten pada Agustus 2025 mencatat, Kabupaten Tangerang menjadi kawasan permukiman kumuh terbesar kedua di Provinsi Banten, dengan luas kawasan kumuh mencapai 845,56 hektare, jumlah yang tinggal di kawasan kumuh sebanyak 189.840 jiwa.
Sorotan Tajam dari Kursi Dewan
Kecilnya penurunan angka kemiskinan dan TPT di Kabupaten Tangerang disorot tajam Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, angka yang tipis itu menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang digarap Pemkab Tangerang. Dia bahkan menyebut, program penanggulangan kemiskinan cenderung salah sasaran. Padahal, APBD selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
“Dengan besaran APBD sekarang, kalau penurunan kemiskinan cuma 0,13 persen, berarti kita harus akui ada program yang tidak tepat sasaran. Atau anggaran penanggulangan kemiskinan memang tidak cukup besar,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Soal kemiskinan ekstrem, Deden menegaskan adanya kelemahan basis data yang dia klaim menjadi akar permasalahan. Oleh karenanya, Deden mendesak Pemkab Tangerang membuka profil keluarga miskin ekstrem di tiap wilayah agar dapat diketahui kondisi dan penyebab keluarga itu masuk kategori miskin ekstrem.
“Datanya harus kuat dulu,” tegasnya.
Anggota Komisi II yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan dinDPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani
Sebab Deden khawatir, data yang amburadul bisa membuat anggaran yang dialokasikan malah tidak tepat sasaran. Sehingga angka kemiskinan ekstrem tetap tinggi. Lebih jauh, Deden juga mendesak adanya audit mendalam terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD.
“Kalau program yang dilaksanakan ternyata tidak berdampak bagus bagi penanganan kemiskinan ekstrem, kita harus berani duduk bersama dan mengganti program itu dengan yang lebih efektif,” katanya.
Soal TPT, Deden mengklaim sudah meminta agar ada pos anggaran untuk pemberantasan calo tenaga kerja pada APBD 2026. Kata dia, calo tenaga kerja merupakan salah satu penyebab macetnya sistem ketenagakerjaan. Dampaknya, pencari kerja dari keluarga miskin menjadi korban.
“Mereka lulus sekolah, mau kerja, tapi tidak punya uang untuk nyogok. Mereka tetap menganggur, tetap miskin. Ini yang paling menyedihkan,” ucapnya.
Sudah sepatunya anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi penanggulangan kemiskinan ditambah. Namun, penambahan anggaran harus diikuti dengan evaluasi program kegiatan yang tidak berdampak.
“Percuma tambah anggaran, tapi kemiskinan dan pengangguran tetap segitu-segitu saja,” tandas Deden.
