Normalisasi yang Tak Normal: Empat Rumah di Balaraja Roboh Gegara Proyek Pengerukan Irigasi
PEKERJAAN proyek normalisasi saluran irigasi di RT 01 RW 01, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang berdampak buruk pada warga sekitar. Pasalnya, pada Minggu (30/11/2025), proyek upaya mencegah banjir itu justru berubah jadi petaka.
Empat rumah warga dilaporkan roboh diduga akibat aktivitas pengerukan saluran irigasi—alih-alih memperlancar arus air. Tidak hanya itu, warga juga melaporkan, bangunan musala terkena imbas sehingga mengalami retak di beberapa bagian.
Sialnya, belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek itu. Operator alat berat excavator kepada warga mengatakan, proyek itu di bawah kendali Pemprov Banten. Namun pemerintah desa setempat justru bilang, proyek itu kepunyaan Pemkab Tangerang.
“Katanya proyek provinsi. Terus ada lagi bilang proyek kabupaten. Jadi siapa yang tanggung jawab? Kerjanya kok kayak nyusahin rakyat melulu,” ujar Kamal, warga yang rumahnya terkena dampak.
Kamal menduga, kerusakan rumah diakibatkan getaran excavator yang jaraknya berdekatan dengan fondasi rumah. Proyek normalisasi itu pun seperti menegakkan benang basah—melakukan pekerjaan yang sia-sia.
Tujuannya mengangkat sedimen di irigasi agar saluran air lancar. Tapi reruntuhan bangunan yang ambruk malah menimbun kembali aliran irigasi yang sedang dinormalisasi. Proyek mitigasi banjir itu pun bak drama absurd: irigasi dibersihkan, rumah dijatuhkan, sumbat lagi saluran.
Kamal juga bercerita detik-detik rungkad-nya rumah hasil jerih payah sebagai sopir transportasi online. Kata dia, putra bungsunya merupakan yang pertama menemukan retakan yang mulai melebar. Saat dia memeriksa, nalurinya menuntun untuk memindahkan mobil dari garasi. Entah Kamal punya intuisi, sebab usai mobil dipindahkan, beberapa saat kemudian dinding dapur luluh lantak.
“Pas mau azan subuh retaknya makin lebar, setengah enam runtuh,” kata Kamal.
Kisah itu diutarakan Kamal sambil menyaksikan empat sepeda anaknya hanyut tercebur ke irigasi yang airnya hitam pekat. Tak sampai di situ, sambungan pipa di rumahnya pun terganggu hingga harus memanggil tukang bangunan untuk memperbaiki.
Kamal jelas menderita kerugian materiil. Pikirannya juga terganggu karena khawatir akan ada kerusakan susulan. Oleh karenanya, dia sangsi untuk keluar mencari nafkah.
“Ya kami sih harapannya pemerintah tanggung jawab,” kata dia.
Tujuan proyek memang bagus, mengangkut lumpur yang bikin saluran air terhambat. Tapi pelaksanaannya justru jadi mimpi buruk—seperti dikerjakan amatiran tanpa perhitungan yang matang.
Peristiwa itu menunjukkan, adanya masalah laten dalam pekerjaan proyek pemerintah, yaitu pekerjaan dilaksanakan tanpa mitigasi risiko. Juga mungkin tanpa sosialisasi memadai serta tanpa standar pengamanan yang relevan. Akhirnya saat terjadi kerusakan, yang muncul bukan penjelasan—apalagi pertanggungjawaban. Yang ada malah saling lempar kewenangan.
