Ekonomi Kabupaten Tangerang Bergerak Positif, tetapi Kemiskinan dan Pengangguran Jadi PR Besar
EKONOMI Kabupaten Tangerang bergerak di jalur positif pada tahun 2025. Sinyal itu terlihat dari persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sama-sama mengalami penurunan. Namun, laju perbaikannya masih tergolong lambat sehingga tantangan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya teratasi.
Di saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret struktur ekonomi daerah secara lebih komprehensif. Namun 2.500 petugas yang diterjunkan disebut kerap mendapat penolakan dari masyarakat.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, Rabu (5/8/2026) menjelaskan, persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 6,42 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,55 persen.
Sayangnya, penurunan tersebut tidak diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin secara signifikan. Hal itu disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang terus meningkat.
“Penurunannya lebih ke persentase. Kalau secara jumlah absolut, ada kenaikan karena jumlah total penduduk di Kabupaten Tangerang juga terus bertambah,” kata Masayu.
BPS menetapkan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 655.324 per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Menurut BPS, pengukuran kemiskinan tidak semata-mata didasarkan pada besaran pendapatan seseorang. Melainkan melalui berbagai indikator kesejahteraan, seperti kondisi tempat tinggal, pola konsumsi makanan dan nonmakanan, hingga kepemilikan aset rumah tangga.
Data tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggunakan metode sampel untuk menghasilkan estimasi kondisi kemiskinan pada tingkat kabupaten.
Masayu menjelaskan, karena menggunakan pendekatan statistik makro, BPS tidak memiliki data by name by address (BNBA) yang dapat digunakan pemerintah untuk langsung menentukan penerima bantuan sosial.
“Sering kali pemerintah daerah meminta data enam persen penduduk miskin itu berada di desa atau kecamatan mana. Namun, karena ini survei berbasis sampel, kami tidak memiliki data individu,” katanya.
Di Kabupaten Tangerang, pelaksanaan Susenas mencakup sekitar 170 satuan lingkungan setempat (SLS) atau sekitar 1.700 rumah tangga, dengan distribusi sampel yang disesuaikan berdasarkan kepadatan penduduk di setiap wilayah.
Selain kemiskinan, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan tren membaik. BPS mencatat TPT Kabupaten Tangerang turun tipis dari 6,06 persen pada 2024 menjadi 5,94 persen pada 2025 atau hanya berkurang 0,12 persen.
Penurunan tersebut dinilai mengindikasikan adanya tambahan penyerapan tenaga kerja. Namun skalanya belum cukup besar untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat.
“Ada indikasi penyerapan tenaga kerja dari maraknya pembangunan pabrik atau investasi baru. Beberapa tenaga kerja akhirnya terserap oleh korporasi,” kata Masayu.
Meski demikian, Masayu menegaskan, BPS hanya memotret kondisi makro ketenagakerjaan sehingga penyebab rinci lambatnya penurunan angka pengangguran perlu dikaji lebih lanjut oleh instansi teknis.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang telah bekerja di Kabupaten Tangerang kini mencapai sekitar 1,626 juta orang. Namun, jumlah warga yang masih menganggur juga masih cukup tinggi, yakni 102.715 orang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan besar di tengah pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun.
Sementara itu, di tengah berbagai indikator tersebut, BPS Kabupaten Tangerang baru saja rampung melaksanakan Sensus Ekonomi 2026* yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Masayu, sensus ini bertujuan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih lengkap untuk memetakan struktur usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang.
“Nanti data yang kami publikasikan berupa data agregat atau rata-rata, bukan data per individu usaha,” ujarnya.
Dia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 2.500 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh pelaku usaha maupun rumah tangga. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, Sensus Ekonomi dilakukan dengan metode cacah total, sehingga seluruh unit usaha menjadi sasaran pendataan.
Petugas tidak hanya mendatangi kawasan industri atau pusat perdagangan, tetapi juga rumah-rumah warga, termasuk di kawasan permukiman elit maupun perkampungan.
Bagi rumah tangga yang tidak memiliki usaha, BPS tetap melakukan pendataan terhadap sejumlah indikator sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga kondisi bangunan tempat tinggal. Data tersebut nantinya akan diintegrasikan untuk memperkuat analisis pembangunan ekonomi daerah.
Meski begitu, pelaksanaan sensus masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat.
“Kalau ditolak di lapangan memang masih ada. Karena ini sensus dengan metode cacah total, kami tidak bisa mengganti responden. Jika pendekatan persuasif tidak berhasil, warga akan diminta menandatangani surat pernyataan tidak bersedia disensus,” jelas Masayu.
