TANGERANG; LENSAMETRO– Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang berdialog dengan Bupati Tangerang, Kamis (2/07/2020).
Dalam dialog tersebut, mahasiswa mempertanyakan transparansi pengunaan dana Covid-19 di Kabupaten Tangerang.
Salah satu anggota GMNI Endang Kurniawan mengatakan, kedatangan pihaknya melakukan pertemuan atau audiensi dengan Bupati Tangerang untuk mempertanyakan transparansi dana Covid-19 yang terkesan tertutup.
“Ini bagian dari langkah mahasiswa untuk mempertanyakan transparansi anggaran Covid-19,” ujar Endang usai menggelar audiensi di Ruang Wareng.
Mahasiswa ISM Tigaraksa ini menilai, selama ini Pemkab Tangerang terkesan tidak transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19. “Kedatangan kami hanya untuk memperjelas berbagai keluhan masyarakat. Khususnya tentang bantuan Bansos yang belum merata dan salah sasaran ,” ucapnya.
Lanjut Endang, sebelum melakukan audiensi, pihaknya telah melakukan survey turun ke lapangan untuk melihat langsung keluhan masyarakat tentang Bansos.
Baca Juga : Persoalkan Transparansi Anggaran Covid-19, GMNI Geruduk Kantor Walikota Tangerang
“Sehingga kami beranikan diri untuk menyampaikan realitas di lapangan kepada Pak Bupati. Dan kami akan melakukan pengawalan terus. Agar anggaran ratusan milyar tidak menjadi sia-sia,” ucapnya mahasiswa asal Desa Tapos ini.
Sementara, Bupati Tangerang Ahmes Zaki Iskandar pihaknya telah menjelaskan kepada GMNI mengenai transparansi anggaran, penyaluran bansos, termasuk kepastian mengenai PSBB. Terkait transparansi anggaran Covid-19, menurutnya, telah terpublikasikan.
“Bansos yang tidak merata atau tidak tepat sasaran seperti adanya data dobel, orang yang meninggal terdaftar dan sebagainya. Kami akui, karena jika dilihat dari statistik ada margin eror yang harus ditoleransi,” ungkapnya
Ia menambahkan, apabila margin erornya yakni sebesar 2 persen, kouta Bansos pemerintah pusat 153.000 KK maka yang tidak tepat sasaran ada 3.000 KK, jika kouta bansos dari pemprov banten 149.000 KK maka yang tidak tepat sasaran sekitar 3.000 KK dan jika kouta bansos Pemkab Tangerang 83.333 maka bansos yang tidak tepat sasaran ada sekitar 1.600 KK.
Baca Juga : Isi MoU GMNI Dengan Kejati Banten Soal Dugaan Gratifikasi Beras CSR ke DPRD
“Tapi kalau dilihat dari kuantitasnya, masih ada ribuan orang yang tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait biaya operasional PSBB yang mencapai Rp10 miliar, Zaki menilai itu hal yang wajar. Besaran anggaran ini dilihat dari awal pelaksanaan PSBB di bulan Maret-Juni, dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang mencapai 1.000 km2 dan jumlah populasi masyarakat mencapai 4 juta jiwa.
“Sehingga perlu melibatkan ratusan anggota TNI-POLRI dan petugas Kabupaten Tangerang dalam mendukung pelaksanaan PSBB,” pungkasnya. (stu/joe)
