Banjir di Kabupaten Tangerang Rendam 119 Desa, 14 Ribu KK-62 Ribu Jiwa Terdampak
BANJIR di Kabupaten Tangerang disebut merendam 119 desa. Akibatnya, lebih dari 14 ribu kepala keluarga (KK) dengan 62 ribu jiwa terkena dampak. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul serta sistem drainase yang buruk.
“Secara keseluruhan, banjir melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan, dengan sekitar 14.560 KK atau 62 ribu jiwa terdampak,” kata Bupati Tangerang Maesyal Rasyid saat meninjau banjir di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Jumat (16/1/2026).
Banjir di Perumahan Taman Cikande itu telah berlangsung lima hari, dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kepada Maesyal, warga pun mendorong usulan pembangunan tanggul di Sungai Cidurian serta pembuatan pintu air antara Sungai Cidurian dengan Sungai Parung Ceri.
Ketinggian air di titik-titik banjir di Kabupaten Tangerang bervariasi, ada yang 20 sentimeter hingga 2 meter. Di Perumahan Taman Cikande, ketinggalan air mencapai 2 meter. Akibatnya, warga pun terpaksa mengungsi.
Maesyal menyampaikan, dalam lima hari terakhir Pemkab Tangerang terus memantau dan turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Di antaranya di Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kresek, Kecamatan Pakuhaji, hingga Jayanti.
“Kami tidak hanya datang, tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan Pemkab Tangerang sendiri, melainkan harus melibatkan lintas sektor sesuai kewenangan.
Kata Iwan, pihaknya terus berkoordinasi dengan BBWS C3 karena sungai besar dan anak sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk drainase perumahan dan anak sungai kecil, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah dan akan terus kami tangani,” kata Iwan.
Dia menjelaskan, banjir tidak hanya disebabkan persoalan drainase, tetapi juga alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan.
Oleh karena itu, lanjut Iwan, solusi banjir bukan sekadar normalisasi sungai. Melainkan juga pembangunan kolam retensi di wilayah hulu dan tengah.
“Ini semua akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya,” tandasnya. (don)
