Komposisi MBG Kerap Jadi Sorotan, Bupati Tangerang Minta BGN Lebih Responsif
KOMPOSISI dan kondisi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap menjadi sorotan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama seluruh mitranya untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Maesyal saat menghadiri kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Program MBG bersama BGN di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (26/02/2026).
“Kami mohon BGN dan seluruh mitra kerjanya, termasuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan pihak terkait lainnya, lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait komposisi dan kondisi makanan program MBG,” tegas Maesyal.
Menurutnya, Program MBG merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa. Program tersebut dirancang untuk memutus mata rantai persoalan gizi yang hingga kini masih menjadi tantangan bersama.
“MBG bukan sekadar membagikan makanan. Ini tentang memastikan kualitas generasi penerus bangsa benar-benar terjaga dan kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Dia menekankan, makanan yang disajikan harus dalam kondisi segar, bersih, higienis, dan bebas dari bakteri. Dengan demikian, makanan dapat dikonsumsi dengan aman dan memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan gizi anak-anak.
Terkait peran SPPG, Maesyal menyebut unit tersebut sebagai garda terdepan yang menentukan keberhasilan program MBG. Saat ini, sekitar 170 SPPG telah menjalankan program tersebut di Kabupaten Tangerang.
Dia juga menegaskan komitmen Pemkab Tangerang dalam memfasilitasi proses perizinan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), yang menjadi salah satu kewajiban SPPG.
Untuk proses tersebut, Dinas Kesehatan siap memberikan rekomendasi, sementara dokumen SLHS diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selain itu, Maesyal mengusulkan pembentukan forum atau koordinator SPPG di Kabupaten Tangerang guna mempermudah komunikasi dan koordinasi apabila muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Koordinatornya siapa, penanggung jawabnya siapa, supaya kami bisa berkomunikasi dengan jelas dan cepat,” katanya.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah. Dia menyinggung adanya laporan masyarakat terkait kualitas makanan maupun komposisi gizi dari dapur SPPG.
Intan meminta agar seluruh petugas SPPG menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab penuh sebelum makanan diantar dan dibagikan kepada penerima manfaat. Dia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara detail, baik terhadap jenis makanan, kondisi fisik, maupun komposisi gizinya.
“Jangan ada makanan yang berjamur,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi BGN Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Iwan Dwi Susanto, menegaskan, MBG merupakan program yang sangat baik dan mulia. Dia memastikan BGN meminta seluruh mitra menyiapkan makanan sesuai standar harga sekaligus kandungan gizi yang telah ditetapkan.
“Tidak ada sedikit pun terpikirkan di BGN untuk memberikan makanan yang kualitasnya jelek,” ujarnya.
Iwan menambahkan, MBG bukan sekadar program pemberian makanan untuk mengisi perut anak-anak. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect), baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan. (don)
