
SAAT iseng membuka story WA kawan, saya melihat flyer kegiatan bedah buku. Saya baca flyer tersebut. Ternyata, buku yang akan dibedah adalah mahakarya Paulo Freire: Pendidikan Kaum Tertindas. Sama seperti saat pertama kali menemukan buku itu, judulnya yang provokatif membuat saya tertarik.
Saya tidak akan membahas atau meresensi buku itu dalam tulisan ini. Biarlah para jagonya yang membedah: ada Ade Irawan (Direktur Visi Integritas/aktivis ICW), Qomaruzzaman (anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang/Kepala SIT Al-Itqon), dan tokoh pendidikan Dedeh Kartika. Berita kegiatan dan ulasan para pembicara sudah ditulis di tautan ini.
Saya hendak mengajak bicara soal kegiatan bedah buku. Menyebutnya tidak ada mungkin berlebihan, tetapi menurut saya, kegiatan bedah buku seperti ini masih jarang digelar di Kabupaten Tangerang.
Makanya, selain judul buku, para pembicara, dan lokasi yang cukup dekat dari rumah, kegiatan ini menjadi daya tarik yang membuat saya datang. Toh, flyer itu adalah undangan terbuka.
Kegiatan bedah buku itu digelar Ikatan Pemuda-Pemudi Cengkok (IPPC) 03. Katanya, kegiatan bedah buku dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada malam Minggu. Keren, bukan? Malam Minggu anak muda diisi dengan bedah buku.
Saya sengaja datang lebih awal. Ingin melihat bagaimana panitia menyiapkan acara. Kegiatan dilaksanakan di lapangan dekat Masjid Al-Hidayah. Saat berada di depan masjid itu, tiba-tiba pengeras suaranya menyala.
Saya pun memasang telinga, ingin tahu informasi apa yang hendak disampaikan. Azan Isya pasti bukan, karena waktunya sudah lewat. Saya sempat menduga akan ada pengumuman kegiatan pengajian. Lalu, seseorang berbicara melalui mikrofon masjid. Isinya pemberitahuan sekaligus undangan bahwa kegiatan bedah buku akan segera dimulai.
Jujur, bagi saya itu aneh. Kegiatan bedah buku diadakan di dekat masjid dan diumumkan melalui pengeras suara masjid pula. Mengapa saya merasa aneh? Karena masjid di tempat saya, dapat dikatakan, masih agak alergi terhadap buku. Meski belakangan, alerginya tak separah dulu.
Sekitar tahun 2018, saya pernah mengadakan nonton bareng film edukatif Islami di halaman atau tempat parkir masjid. Sebelum acara dimulai, beberapa orang meminta agar kegiatan dipindahkan. Hanya itu yang mereka sampaikan: “Sebaiknya acara dipindahkan.” Tanpa penjelasan, tanpa alasan yang terang.
Kalau alasannya jelas dan masuk akal, disuruh pindah ke Planet Jupiter pun saya siap. Masalahnya, bagaimana saya bisa memahami keberatan orang lain jika alasan keberatan itu sendiri tidak pernah disampaikan? Bukankah sesuatu yang dianggap tidak layak semestinya bisa dijelaskan letak ketidaklayakannya?
Saya tetap melaksanakan kegiatan di tempat semula. Lalu, muncullah omongan bahwa kegiatan tersebut maksiat, tidak etis, dan tidak layak, terutama karena yang digunakan tanah milik masjid. Tapi, kan, acara tersebut dilaksanakan oleh remaja masjid. Bingung saya.
Saya juga pernah menggelar lapak buku di masjid. Tanggapan beberapa orang tidak layak diceritakan. Seolah-olah ada pandangan bahwa buku dengan teks Latin tidak Islami, dan membacanya tak memiliki nilai ibadah. Kecuali membaca kitab. Padahal, kitab bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya buku, dan buku bila diterjemahkan ke bahasa Arab artinya kitab.
Dalam novel Tapak Sabda, karya Fauz Noor (2004: 293), dituliskan bahwa harta disedekahkan untuk mengisi ruhani dengan ilmu dan kearifan. Kekayaan diinfakkan dengan membeli buku-buku demi kepentingan umum. Sejarah telah mencatat, salah satu unsur terbesar yang menentukan kemajuan Islam pada masa lalu adalah keikhlasan orang-orang kaya membangun perpustakaan bersama. Hampir di setiap masjid dibangun perpustakaan umum.
Masyarakat Muslim pernah menjadi masyarakat buku dalam arti yang sebenarnya. Membaca bukan hanya membaca Al-Qur’an, melainkan juga menjadi kesibukan dan pengisi waktu senggang. Hubungan antara membaca dan Al-Qur’an sangat penting. Ini memperkuat gagasan bahwa ilmu dan ibadah bagaikan dua sisi mata uang.
Ziauddin Sardar menyebut peradaban Islam dahulu sebagai “peradaban buku”. Sebuah pengingat bahwa kejayaan intelektual tidak lahir dari keengganan membaca, apalagi dari kecurigaan terhadap buku.
Infrastruktur yang paling ideal adalah membangun kecerdasan. Dan pendidikan adalah bagian dari infrastruktur kecerdasan. Dalam sejumlah literatur dijelaskan bahwa masjid, di samping fungsinya sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Sejak zaman Rasulullah, masjid menjadi tempat ilmu pengetahuan berkembang. Masjid adalah titik peradaban yang berkeadaban.
Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, adalah salah satu lembaga pendidikan yang asal-muasalnya berakar dari tradisi pendidikan masjid. Tak sulit mencari referensi tentang betapa idealnya masjid jika turut difungsikan sebagai wahana pendidikan.
Di luar soal masjid, hal lain yang membuat saya kagum adalah masih ada pemuda kampung yang mau menggelar bedah buku. Saya datang bukan sekadar tertarik pada buku yang dibedah, tetapi juga ingin tahu bagaimana pemuda Cengkok melakukannya.
Kenapa saya ingin tahu? Karena, menurut saya, salah satu “bahan bakar” terbaik untuk membentuk sikap kritis, bahkan perlawanan, adalah membaca. Saya bahkan berkesimpulan bahwa apatisme politik pemuda desa dan sikap permisif terhadap politik uang, salah satunya, berakar pada rendahnya minat baca.
Belakangan, saya memang fokus mengaji isu-isu desa. Dari situ, saya menangkap ada tiga penyakit kronis yang menggerogoti desa: apatisme politik pemuda desa, politik uang, dan pengkhianatan intelektual desa. Dua penyakit pertama, menurut saya, antara lain tumbuh subur karena jarangnya membaca. Sementara itu, penyakit ketiga sepertinya muncul ketika seseorang yang pernah membaca justru berhenti mengasah pikirannya.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa membaca otomatis membuat seseorang kritis atau bahwa semua orang yang jarang membaca pasti apatis. Namun, tanpa kebiasaan membaca, bagaimana seseorang hendak memperluas pengetahuan, menguji informasi, membongkar kepentingan, dan mempertanyakan kekuasaan?
Menurut saya, kritisisme menjadi barang mewah sekaligus amat langka di desa. Tidak sulit mencari orang yang vokal mengawasi dan mengkritisi APBN atau APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Tak sukar mencari sosok atau kelompok yang mengawasi, bahkan mengkritisi, kebijakan presiden, gubernur, ataupun bupati/wali kota. Namun, jarang sekali sikap serupa diarahkan kepada kepala desa, padahal keputusan dan kebijakan di tingkat desa bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.
Mengapa demikian? Tentu ada banyak faktor. Namun, salah satunya, menurut saya, adalah rendahnya konsumsi “bahan bakar” perlawanan bernama membaca. Akibatnya, kritisisme dan sinisme tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Pola pikir pemuda desa pun berisiko mengalami stunting intelektual: tumbuh secara usia, tetapi tidak berkembang sepadan dalam keberanian berpikir dan menguji keadaan.
Bahkan, grup kasidah Nasida Ria yang diisi emak-emak terasa lebih progresif daripada sebagian pemuda desa.
Bertahun-tahun saya merasakan keresahan itu. Saya menyaksikan bagaimana sikap kritis terhadap kekuasaan seolah memiliki batas wilayah. Kita bisa begitu berani membicarakan kebijakan pejabat di tingkat atas, tetapi mendadak sungkan ketika yang harus dikritisi adalah kekuasaan yang paling dekat dengan rumah sendiri. Kita bisa mengutuk politik uang, tetapi pada saat yang sama membiarkannya menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah.
Karena itu, ketika menghadiri bedah buku yang digelar IPPC, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah keresahan terhadap kehidupan intelektual dan politik desa, saya melihat secercah harapan. Ada anak-anak muda yang memilih mengisi malam Minggu dengan membaca, berdiskusi, dan menguji gagasan. Mereka tidak menunggu kampungnya berubah menjadi kota pendidikan untuk mulai membangun tradisi intelektual.
Saya optimistis. Sebab, semua harus dimulai agar menjadi besar, bukan menunggu besar baru memulai.
Mungkin satu kegiatan bedah buku tidak serta-merta mengubah wajah desa. Ia tidak otomatis menghapus politik uang, membangunkan pemuda dari apatisme, atau membuat semua orang berani mengkritik kekuasaan. Namun, bukankah perubahan besar selalu membutuhkan permulaan.
Salut untuk IPPC dan para pembicara. Saya pulang bukan hanya membawa kesan atas sebuah kegiatan, tetapi juga membawa keyakinan bahwa tradisi membaca dan berdiskusi masih mungkin tumbuh di kampung-kampung kita. Saya akan mencoba melakukan hal serupa di lingkungan saya. Semoga bisa!
____
Oleh: Ahmad Romdoni