Tutup 2024 dengan Gemilang, Komisi Informasi Banten Bereskan Seluruh Sengketa Informasi
SERANG (Lensametro.com) — Komisi Informasi Provinsi Banten mencatat prestasi gemilang dengan menyelesaikan seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang diajukan sepanjang tahun 2024. Keberhasilan ini menjadi pencapaian luar biasa yang belum pernah diraih dalam dua periode sebelumnya.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2024–2028, yang baru dilantik pada 1 Agustus 2024, menghadapi tantangan berat. Sebanyak 137 PSI teregister, terdiri atas 17 sengketa “warisan” dari tahun 2023 dan 130 PSI yang masuk sepanjang 2024. Meski hanya memiliki waktu efektif 2,5 bulan, mereka mampu menyelesaikan seluruh sengketa ini, sembari tetap menjalankan kegiatan lainnya seperti Monev (Monitoring dan Evaluasi), Rakernis di Cirebon, dan berbagai program lainnya.
“Per 31 Desember 2024, terdapat total 178 PSI yang teregister, yaitu 161 PSI baru dan 17 PSI ex Tahun 2023. Semuanya berhasil kami selesaikan,” ungkap perwakilan Komisi Informasi Banten. Capaian ini mencatat sejarah baru, mengingat sejak periode 2015–2019 dan 2019–2023, selalu ada sengketa yang tersisa hingga tahun berikutnya.
Komisioner menyebut keberhasilan ini tak lepas dari kekompakan dan kerja keras seluruh jajaran Komisi Informasi. Selain menyelesaikan sengketa, mereka juga berhasil mengembalikan kategori “Informatif” bagi Provinsi Banten di ajang Monev 2024 tingkat nasional, setelah sebelumnya di tahun 2023 hanya masuk kategori “Menuju Informatif.”
“Melalui koordinasi intens dengan PPID Pemprov Banten, kami berhasil mengembalikan status Informatif yang sangat penting bagi transparansi informasi publik di Banten,” katanya.
Target Besar Tahun 2025
Memasuki tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Banten telah menyiapkan sejumlah program strategis. Salah satunya adalah Rakernis Nasional Komisi Informasi Pusat RI yang akan digelar di Provinsi Banten. Selain itu, Komisi Informasi juga menargetkan masuk dalam 5 besar Monev tingkat nasional dan 10 besar Badan Publik Desa tingkat nasional.
Sebagai dukungan untuk mencapai target ini, DPRD Provinsi Banten bersama Pemprov Banten mendukung kegiatan Bimtek Badan Publik Desa. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten dan DPRD Banten, khususnya Komisi I DPRD, atas dukungannya dalam mewujudkan 10 besar Badan Publik Desa tingkat nasional,” pungkas Komisi Informasi.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi dan momentum untuk meningkatkan transparansi informasi di Provinsi Banten dan Indonesia. [LM]
