Sinergi Strategis AMKI dan Kemenko Polkam untuk Bangun Ekosistem Informasi Nasional yang Sehat

JAKARTA (Lensametro.com) – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat terus memperluas jejaring strategis dengan pemerintah. Rabu (21/5/2025), jajaran pengurus AMKI menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta untuk melakukan audiensi bersama Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Audiensi yang berlangsung hangat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum AMKI, Tundra Meliala. Ia hadir bersama Dewan Pengawas Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana, dan Humas Herdiana.

Sementara dari pihak Kemenko Polkam, turut hadir mendampingi Deputi Marsda TNI Eko Dono Indarto antara lain Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Novan Ivanhoe Saleh, Kabid Media Sosial dan Komunitas Erni Mustikasari, serta Kabid Media Massa dan Media Sosial Muhamad Burhan.

Marsda TNI Eko Dono Indarto mengapresiasi kedatangan AMKI. Ia menilai kehadiran asosiasi ini sangat relevan di tengah kebutuhan akan penguatan media konvergensi sebagai mitra strategis negara dalam menghadapi tantangan era digital.

“Kehadiran AMKI ini sangat bagus sekali untuk kami. Saya yakin, AMKI dikirim ke sini oleh Tuhan. Kami sudah merancang bentuk media gabungan untuk menangkal berbagai isu liar dan hoaks di media sosial. Kehadiran AMKI sangat tepat waktunya,” ujar alumni Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989 itu.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenko Polkam dan AMKI untuk mengelola isu secara bijak dan mencegah disinformasi yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

“Kita harus bekerja sama untuk mengelola isu dan mencegah disinformasi. Saya lihat AMKI sudah sejalan dengan visi Polkam. Mari kita besarkan kerja sama ini agar Polkam bisa terus eksis dan tetap efisien dalam menjalankan perannya,” katanya.

Menurutnya, AMKI akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan dan diharapkan menjadi mitra resmi pemerintah dalam penguatan komunikasi strategis nasional.

Tundra Meliala menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari jajaran Kemenko Polkam dan berharap kolaborasi ini akan terus diperkuat, termasuk dalam agenda pengukuhan resmi AMKI dalam waktu dekat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ruang dialog yang diberikan. Kami percaya, kemitraan ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan wujud pengabdian bersama bagi bangsa dan negara, dengan menjadikan informasi sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, cerdas, kritis, dan berkeadaban,” ucap Tundra.

Ia menambahkan bahwa AMKI hadir untuk membangun sistem komunikasi nasional yang responsif terhadap tantangan zaman dan mampu memperkuat ketahanan informasi masyarakat.

“Semoga sinergi antara AMKI dan Kemenko Polhukam menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem informasi yang akurat, inklusif, dan bertanggung jawab. Kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang mencerahkan, bukan memecah-belah,” kata alumni Lemhannas PPRA 51 itu penuh semangat.

Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Dewan Pengawas AMKI, menilai pertemuan ini sebagai momen strategis dalam memperkuat peran media nasional sebagai mitra negara dalam komunikasi publik.

“AMKI harus nasionalis. Media adalah garda ke-9 setelah delapan gatra kekuatan nasional yang selama ini dikenal. Ini kehormatan bagi kami, dan kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kemenko Polkam,” tegas alumnus AAU 1981 itu.

Ia juga menyoroti ancaman terhadap dunia pers, terutama maraknya penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami ingin membedakan media profesional dengan oknum-oknum yang hanya mencoreng nama wartawan. AMKI hadir untuk membenahi dan mengangkat derajat pers yang berintegritas,” ucap pria kelahiran Tasikmalaya yang pernah menjabat Wagub Lemhannas RI (2013–2015) dan Kasum TNI (2015) itu.

Sekjen AMKI, Dadang Rachmat, dalam paparannya menyebut bahwa asosiasi ini tidak hanya menaungi perusahaan media dari berbagai platform, tetapi juga memikirkan kesejahteraan wartawan dan keberlanjutan media.

“AMKI adalah asosiasi pemilik perusahaan media dari berbagai platform cetak, elektronik, dan digital. Kami juga memikirkan kesejahteraan para wartawan dan ingin menyiapkan program yang berkelanjutan agar media bisa dikelola secara profesional,” jelasnya.

“Kami di AMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem informasi yang komprehensif dan adaptif, demi memperkuat stabilitas sosial dan politik Indonesia,” sambung Pemred Mitrapol itu.

Pernyataan senada disampaikan Bendahara Umum AMKI, Umi Sjarifah. Ia menyebut media konvergensi kini tidak lagi sekadar menyampaikan berita, tetapi telah menjadi sumber penting dalam pemetaan sosial dan politik.

“Media hari ini bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mata dan telinga bangsa. Dengan data yang tepat, framing yang cermat, dan monitoring isu yang akurat, negara bisa lebih siap menghadapi dinamika di lapangan,” tutur Umi.

Ketua Bidang Hukum AMKI, Rukmana, menegaskan bahwa media adalah alat strategis dalam pemantauan opini publik serta mendukung sistem peringatan dini bagi pemerintah.

“Melalui pemantauan media, pemerintah dan instansi terkait dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang sedang berkembang, termasuk sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Ini sangat penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial dan instabilitas politik,” ungkap mahasiswa Magister Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) Jakarta itu.

Audiensi antara AMKI dan Kemenko Polkam ditutup dengan sesi foto bersama. Suasana keakraban dan semangat sinergi mewarnai pertemuan tersebut, mencerminkan harapan besar kedua belah pihak untuk melangkah bersama demi Indonesia yang lebih tangguh dan cerdas secara informasi. [LM]