Mahasiswa Desak Pemkab Tangerang Terbuka Soal Anggaran Hingga Tingkat Satker
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Tangerang mendesak Pemkab Tangerang untuk terbuka menyajikan data anggaran hingga tingkat satuan kerja (satker).
Desakan itu mengemuka saat GMNI Kabupaten Tangerang menggelar diskusi bertajuk “Membedah Postur APBD Kabupaten Tangerang: Instrumen Keadilan Sosial atau Alat Transaksi Politik” di Sekretariat mereka di Tigaraksa, kemarin.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar teralokasi untuk kepentingan dasar rakyat,” kata Ketua DPC GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurnia.
Endang menjelaskan, prioritas pembangunan yang dia maksud di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
“Bukan habis untuk belanja birokrasi yang tidak efisien,” ujarnya.
Endang membeberkan poin penting yang mucul pada diskusi tersebut. Yaitu transparansi yakni mendesak Pemkab Tangerang untuk lebih terbuka dalam menyajikan data anggaran hingga tingkat satuan kerja. Kemudian prioritas pembangunan dengan meninjau kembali alokasi anggaran. Apakah sudah menjawab masalah kemiskinan dan pengangguran.
“Serta mengajak elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk aktif mengawal proses perencanaan,” terang dia.
Mantan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, yang menjadi pemateri pada diskusi itu menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam fase perencanaan anggaran.
Dia menekankan, transparansi bukan sekadar memajang angka di website. Melainkan bagaimana masyarakat bisa mengintervensi kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Sedangkan Mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan memberikan catatan mengenai potensi titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta dana hibah/bansos.
Ade pun mendorong kader GMNI untuk berani melakukan audit sosial terhadap proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.
Kembali ke Endang. Dia menyatakan, diskusi itu merupakan bentuk fungsi kontrol mahasiswa terhadap kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, pemahaman mengenai APBD sangat krusial agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah.
Endang juga menegaskan, diskusi ditutup dengan komitmen GMNI Kabupaten Tangerang untuk membentuk tim kajian khusus. Tim itu akan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam penyusunan anggaran di tahun mendatang.
