Ketua PWI Provinsi Ditekan Pilih Calon, Hendry Ch Bangun: Jangan Ganggu Independensi Wartawan

BEKASI (Lensametro.com) – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu intervensi pemerintah kembali menyeruak. Sorotan muncul lantaran pemakaian Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi sebagai lokasi penyelenggaraan.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan penggunaan fasilitas tersebut murni bentuk dukungan sarana, bukan bentuk campur tangan pemerintah.

“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Hendry di Jakarta, Jumat (22/8).

Hendry mengungkapkan adanya pihak yang mencoba menggiring opini seolah calon tertentu merupakan ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun mendatang.

“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.

Pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 itu menambahkan, pengecekan langsung ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada instruksi resmi.

“Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.

Tak berhenti di situ, tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Hendry menyebut beberapa Ketua PWI Provinsi ditekan atasan mereka di grup media tersebut untuk mendukung calon tertentu.

“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya.

Hendry menekankan bahwa urusan media berbeda dengan organisasi profesi. Karena itu, pengurus PWI provinsi harus diberi keleluasaan untuk menentukan pilihan tanpa intervensi pihak mana pun.

“Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” pungkasnya.

Kongres Persatuan PWI dijadwalkan berlangsung di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada 29–30 Agustus mendatang. Perhelatan ini akan dihadiri utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo untuk memilih Ketua Umum serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Agenda tersebut dinilai sangat krusial karena sebelumnya muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme. Kondisi itu membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ini terbelah, sehingga menyulitkan jalannya program kerja bagi lebih dari 30 ribu anggotanya. [LM]