KAB. TANGERANG (Lensametro.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Hotel Aryaduta Kelapa Dua, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa” tersebut diikuti oleh para kepala desa, camat, serta unsur perangkat daerah terkait. Workshop menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang berbagi gagasan, saran, dan informasi untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan desa serta pengelolaan keuangannya.
“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya, supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Bupati menjelaskan, pengelolaan keuangan desa bersumber dari berbagai sektor, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan maupun dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan melalui bagi hasil pajak dan retribusi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntable. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maesyal Rasyid menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana transfer sebesar Rp619 miliar yang akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Meski demikian, ia memastikan Pemkab Tangerang terus mencari langkah strategis agar program pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana.
“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa atas kerja keras mereka dalam menjalankan berbagai program pemerintah, termasuk keberhasilan menurunkan angka stunting yang mengantarkan Kabupaten Tangerang menerima penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Penghargaan itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa program desa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. [LM]
