“Ambilkan Bulan, Bu, Untuk Menerangi Jalan Kabupaten Tangerang yang Gelap Setiap Malam”
KELUHAN soal jalan rusak dan gelap di Kabupaten Tangerang bukan cerita baru. Sudah bertahun-tahun warga mengeluh, menyampaikan protes, hingga meluapkan kemarahan di media sosial.
Jalan berlubang, permukaan aspal bopeng, dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) menjadi pemandangan rutin—terutama saat malam hari, ketika risiko kecelakaan dan tindak kriminal meningkat tajam.
Gelombang kritik itu kini semakin lantang. Hampir di setiap unggahan akun resmi Pemkab Tangerang maupun akun pribadi Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, keluhan soal jalan gelap dan rusak selalu muncul. Tak peduli unggahannya tentang apa—peringatan hari besar, seremoni, hingga kegiatan dinas—kolom komentar berubah menjadi etalase kekecewaan warga.
Kemarahan publik kian memuncak beberapa pekan terakhir. Pemicu utamanya adalah viralnya rapat koordinasi Pemkab Tangerang di sebuah hotel di Bandung yang menelan anggaran Rp900 juta dan ditutup dengan hiburan band papan atas.
Belum reda, publik kembali disuguhi informasi pembangunan gapura selamat datang senilai Rp2,4 miliar, tugu titik nol Rp2,3 miliar, penataan Gedung Sekretariat Daerah sebesar Rp14,7 miliar, hingga renovasi rumah dinas dan penataan pendopo Bupati Tangerang senilai Rp6 miliar—lengkap dengan interior marmer, granit premium, dan kolam air hangat.
Bagi masyarakat, deretan proyek itu terasa seperti paradoks yang dipertontonkan tanpa rasa malu—atau setidaknya sungkan. Di saat warga harus melintasi jalan gelap penuh lubang, anggaran justru mengalir ke proyek simbolik kekuasaan. Tak heran jika publik menyimpulkan satu hal: prioritas pemerintah daerah salah arah.
Padahal, dampak jalan rusak dan minim penerangan bukan sekadar ketidaknyamanan. Sudah berulang kali terjadi kecelakaan lalu lintas, bahkan hingga menyebabkan nyawa melayang.
Di sejumlah titik, kondisi gelap gulita juga membuka ruang bagi kejahatan jalanan—dari aksi pencurian hingga begal. Jalan gelap bukan hanya soal estetika, melainkan soal keselamatan dan rasa aman warga.
Namun harapan warga agar masalah ini segera ditangani tampaknya masih jauh. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang justru mengungkap fakta yang membuat dahi semakin berkerut: sebanyak 1.750 unit PJU di Kabupaten Tangerang tidak berfungsi. Tujuh di antaranya hilang akibat pencurian kabel.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jainudin merinci, sebanyak 754 unit merupakan PJU tenaga surya hibah Kementerian ESDM, terdiri dari 400 unit pada 2022 dan 354 unit pada 2023. Seluruhnya telah diajukan kembali ke kementerian untuk diperbaiki. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan perbaikan itu akan dilakukan.
“Belum ada info dari kementeriannya,” ujar Jainudin, Selasa (30/12/2025).
Sedangkan 945 unit PJU lainnya menjadi tanggung jawab Pemkab Tangerang. Jainudin menyebut, 700 unit telah dilakukan perbaikan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.
“Yang 700 titik gempuran rutin skala perbaikan hanya yang mati karena lampunya dan pergantian dengan stok lampu tahun 2025, jadi tidak ada anggaran khusus perbaikannya,” kata Jainudin.
Artinya, perbaikan yang dilakukan bukan rehabilitasi menyeluruh. Tidak menyentuh persoalan kabel yang hilang, tiang yang rusak, sistem yang bermasalah, atau penambahan titik baru. Sekadar mengganti bohlam—selama stok masih tersedia. Adapun 245 titik PJU sisanya baru direncanakan diperbaiki pada tahun 2026.
Bagi warga yang setiap malam harus berjibaku dengan jalan rusak dan gelap, rencana tersebut terasa terlalu jauh—meski tahun 2026 tinggal hitungan hari. Namun pelaksanaannya belum tentu dilakukan di awal tahun—sebagaimana kebiasaan pemerintah. Sementara risiko kecelakaan dan kejahatan tiap hari terus mengintai.
Tak berlebihan jika muncul satire getir di tengah masyarakat: selama lampu jalan belum benar-benar menyala, warga Kabupaten Tangerang hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan dan cahaya bulan—penerangan langsung pemberian Tuhan—itu pun kalau tidak tertutup mendung atau hujan.
Judul “Ambilkan Bulan, Bu” dipinjam dari judul lagu anak-anak yang akrab di telinga. Untuk menggambarkan sebuah ironi klasik nan simbolik: ketika pemerintah seharusnya mampu menyediakan penerangan paling jalan, warga justru seperti hanya bisa berharap pada cahaya bulan.
Judul itu pun menemukan relevansinya. Sebab di tengah gelontoran anggaran miliaran rupiah untuk proyek-proyek prestisius, urusan paling dasar justru terabaikan.
Warga tidak menuntut kemewahan. Warga hanya ingin pulang ke rumah dengan selamat. Dan untuk itu, cahaya lampu jalan jauh lebih dibutuhkan daripada kilau marmer di pendopo kekuasaan.
