Sekolah Gratis 2025 Diluncurkan, 179 Sekolah Swasta di Kabupaten Tangerang Jadi Mitra
KAB. TANGERANG (Lensametro.com) – Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas lewat penandatanganan Komitmen Bersama Program Sekolah Gratis Tahun 2025.
Program ini secara khusus menyasar siswa yang mengenyam pendidikan di satuan pendidikan swasta jenjang SD dan SMP yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Pada tahap awal, sebanyak 179 sekolah swasta telah ditetapkan sebagai peserta program. Rinciannya: 51 Sekolah Dasar dan 128 Sekolah Menengah Pertama.
Tujuan utama dari Program Sekolah Gratis ini mencakup tiga hal poko:
- Pertama, memastikan semua anak di Kabupaten Tangerang, termasuk dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses pendidikan yang setara.
- Kedua, mendorong kemandirian dan pengembangan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pemerataan layanan pendidikan.
- Ketiga, menekan angka putus sekolah, terutama di wilayah padat dan daerah yang masih mengalami kesenjangan akses pendidikan.
Bupati Tangerang menegaskan, program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
“Program Sekolah Gratis ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk seluruh anak bangsa. Kami ingin setiap anak di Kabupaten Tangerang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang cerah melalui pendidikan. Tidak boleh ada anak yang tertinggal karena alasan biaya,” katanya dalam sambutannya saat peluncuran program.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memastikan bahwa pelaksanaan program ini dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses, mulai dari pendanaan hingga pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, dewan pendidikan, dan media.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pendidikan daerah dan memperluas jangkauan layanan pendidikan dasar yang berkeadilan. [LM]
