Polda Banten dan Gyokai Siapkan Jalur SMK ke Industri, Magang Dibayar hingga 80 Persen
LULUSAN sekolah menengah kejuruan (SMK) justru menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran di Provinsi Banten. Kondisi tersebut mendorong Polda Banten menggandeng dunia industri untuk membuka jalur pendidikan sekaligus pekerjaan bagi para pelajar.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Banten dan PT Gyokai Indonesia Kompeten dalam optimalisasi program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan pendidikan vokasi industri di gedung Gyokai Indonesia Kompeten, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (23/9/2026).
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat pengangguran di Banten saat ini mencapai sekitar 6,7 persen atau sekitar 650.000 orang.
“Apabila tingkat pengangguran tidak bisa kita kurangi, tentu akan berimplikasi terhadap gangguan kamtibmas. Kegiatan hari ini adalah wujud kehadiran negara dan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujar Hengki.
Menurut Hengki, program Poliran yang telah berjalan sekitar dua tahun diarahkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Kali ini, program tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia industri.
Salah satunya melalui program vokasi PT Gyokai Indonesia Kompeten yang menghubungkan pendidikan SMK dengan kebutuhan perusahaan. Skema pendidikan tersebut mengombinasikan pembelajaran teori dan praktik. Sekitar 30 hingga 40 persen pembelajaran dilakukan di kelas, sementara 60 persen lainnya dilaksanakan langsung di industri.
Dengan pola tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja sebelum lulus, tetapi juga berkesempatan memperoleh penghasilan selama menjalani program.
“Sambil sekolah mereka bisa bekerja di industri dan mempunyai penghasilan. Saat magang satu tahun, mereka menerima upah sekitar 80 persen, dan setelah lulus serta bekerja 100 persen, mereka akan menerima upah sesuai dengan UMK atau UMP setempat,” jelas Hengki.
PT Gyokai Indonesia Kompeten saat ini telah memiliki kemitraan dengan sekitar 200 perusahaan yang dapat menjadi tempat magang maupun penempatan kerja peserta program.
Hengki menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar penandatanganan dokumen. Ia meminta program tersebut benar-benar dijalankan hingga tingkat Polres di seluruh kabupaten dan kota.
“Ini bukan hanya sekadar tanda tangan. Harus ada implementasi yang berkelanjutan sampai ke jajaran Polres,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, persoalan pengangguran menjadi salah satu program prioritas pemerintah, termasuk karena lulusan SMK masih menjadi salah satu kelompok yang menyumbang angka pengangguran cukup besar di Banten.
“Program pengentasan pengangguran merupakan program prioritas pemerintah pusat maupun provinsi. Program vokasi dari PT Gyokai Indonesia Kompeten ini akan segera kami tindak lanjuti bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja agar bisa langsung diimplementasikan secara luas di Banten,” ujarnya.
Deden berharap pola pendidikan yang lebih dekat dengan kebutuhan industri dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan sekolah dengan kebutuhan perusahaan.
Sementara itu, CEO PT Gyokai Indonesia Kompeten Teguh Imam Pambudi mengatakan, pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat usia produktif untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan akses penempatan kerja.
“Nanti dilatih sama kita dan ditempatkan di perusahaan yang cocok. Tidak ada sarana (syarat khusus) tertentu buat masyarakat yang ingin masuk ke sini. Selama umurnya masih produktif, silakan kemari saja. Nanti kita cari penempatannya yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan,” kata Teguh.
Meski demikian, peserta tetap harus mengikuti tahapan seleksi untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan industri.
Proses tersebut dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik seperti tinggi dan berat badan, rangkaian tes, hingga wawancara. Setelah seluruh tahapan selesai, peserta akan ditempatkan pada perusahaan yang sesuai dengan spesifikasi dan kompetensinya.
“Kita ada mekanismenya. Mulai dari mendaftar di sini, pengecekan fisik, lalu mengikuti rangkaian tes hingga wawancara. Setelah wawancara selesai, baru dilakukan penempatan kerja,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Polda Banten, pemerintah daerah dan dunia industri mendorong agar pendidikan vokasi tidak berhenti pada pemberian ijazah, tetapi menjadi jalur yang lebih terhubung dengan kebutuhan pekerjaan. Dengan demikian, lulusan SMK diharapkan memiliki pengalaman, kompetensi, sekaligus akses yang lebih jelas menuju dunia kerja.
