Perang Melawan Sindikat Perdagangan Orang, Polri Dukung Desk Khusus TPPO
Perang Melawan Sindikat Perdagangan Orang, Polri Dukung Desk Khusus TPPOJAKARTA (Lensametro.com) – Komitmen kuat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Kedua pihak sepakat membentuk sinergi dalam audiensi yang berlangsung di Mabes Polri, Kamis (9/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan desk khusus atau satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diusulkan Kementerian P2MI. Langkah ini menjadi upaya konkret untuk memberantas praktik perdagangan orang yang kerap memanfaatkan pekerja migran ilegal.
“Kami sangat mendukung tindak lanjut pembentukan desk atau Satgas TPPO. Ini adalah bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat kita yang berangkat secara ilegal dan rentan menjadi korban sindikat perdagangan orang,” ujar Jenderal Listyo Sigit.
Kapolri menegaskan pentingnya pendekatan terpadu yang meliputi langkah preventif, penindakan hukum terhadap pelaku, dan kerjasama lintas kementerian. Ia juga menekankan komitmen Polri untuk memfasilitasi laporan dan pengaduan masyarakat melalui desk khusus yang akan segera dibentuk.
“Kami akan meningkatkan kerjasama melalui pencegahan dan penegakan hukum. Langkah pertama adalah penindakan terhadap oknum, kemudian perbaikan sistem, serta membantu masyarakat yang terjebak dalam sindikat atau jalur unprosedural,” katanya.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka eksploitasi terhadap pekerja migran yang berangkat secara unprosedural. Menurutnya, sekitar 90% pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan human trafficking adalah mereka yang menggunakan jalur ilegal.
“Mayoritas kasus eksploitasi, overcharging, bahkan human trafficking terjadi pada pekerja migran yang berangkat unprosedural. Kami berharap Polri membantu membongkar sindikat yang bermain di balik ini,” katanya.
Abdul Kadir Karding menambahkan, desk khusus yang direncanakan akan menjadi pusat pengaduan dan evaluasi kasus secara intensif. Ia optimistis kolaborasi ini akan menghasilkan perubahan besar dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
“Ini momen penting. Saya merasa hari ini seperti mendapatkan lailatul qadar. Apa yang kami butuhkan diterima dengan sangat baik oleh Polri,” ungkapnya.
Sinergi antara Polri dan Kementerian P2MI ini diharapkan mampu menekan angka pekerja migran yang berangkat secara unprosedural, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri. [LM]
