Hendry Ch Bangun: Komunikasi Publik yang Lemah Bisa Ganggu Fokus Pemerintahan Prabowo
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch BangunJAKARTA (Lensametro.com) – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menilai bahwa lemahnya komunikasi publik dapat menjadi ancaman serius bagi Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar isu-isu negatif tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” kata Hendry dalam keterangan yang diterima awak media di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.
Hendry mengungkapkan bahwa sejumlah isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, serta polemik terkait penahanan Hasto Kristiyanto dan penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh tim komunikasi yang solid. Jika dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang tepat, hal ini berpotensi mengalihkan fokus pemerintah dari program-program penting untuk rakyat.
“Isu-isu ini seharusnya bisa dikelola dengan baik, namun tanpa strategi komunikasi yang kuat, mereka akan menjadi gangguan besar yang merugikan citra pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendry juga mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, seperti mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan, yang menurut Hendry sangat membutuhkan dukungan komunikasi yang tepat.
“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegas Hendry.
Hendry menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan dan kebingungannya masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan. [LM]
