TANGERANG; LENSAMETRO- Terdapat delapan potensi resiko bencana di Kabupaten Tangerang. Demikian diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Bambang Sapto Nurtjahya di pembukaan Gebyar Sekolah Aman Bencana di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Sabtu (07/03/2020)
Ungkap Sapto, delapan potensi resiko bencana di Kabupaten Tangerang tersebut yaitu banjir, cuaca ekstrim, banjir bandang, kekeringan, gempa bumi, gelombang ekstrim dan rob, tsunami serta kebakaran lahan dan hutan.
“Sekolah, rumah sakit, dan panti jompo merupakan lokasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, sehingga harus menjadi target prioritas dalam penurunan risiko bencana,” ungkap Bambang.
Ketua Pelaksana Gebyar Sekolah Aman Bencana ini menambahkan, acara yang digelar tersebut memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana di masyarakat.
“Peserta yang mengikuti kegiatan ini dari unsur sekolah, Desa, Kelurahan dan OPD Terkait Kabupaten Tangerang,” katanya.
Kata Sapto, kampanye ini untuk membagikan pembelajaran dan pengetahuan akan keterampilan dasar dalam menghadapi bencana. “Upaya dalam pengurangan risiko bencana adalah investasi terbaik bagi anak-anak sebagai agen perubahan dalam meminimalkan risiko,” tukasnya.
Sementara, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten Tangerang Heri Haryanto, mengatakan, pengetahuan tentang bencana harus diberikan sejak dini.
“Agar mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Sehingga bisa mengurangi risiko saat terjadi bencana. Serta pahamp ancaman bencana di Kabupaten Tangerang seperti apa,” ujar Asda I.
Menurut Heri, Gebyar Sekolah Aman Bencana merupakan salah satu kegiatan bersama antara Pemkab Tangerang dengan sekolah aman bencana. Karena sekolah harus memiliki sarana dan prasarana kedaruratan seperti alat pemadam api ringan, pelampung, tambang, rambu kebencanaan, fasilitas P3K, juga megaphone
“Saya berharap ke depan sekolah
memiliki tim siaga bencana dan prosedur tetap yang diterapkan sewaktu-waktu terjadi bencana. Sekolah pun harus memiliki peta dan jalur evakuasi, media kampanye, dan simulasi secara rutin, minimal dua kali dalam setahun,” pungkasnya. (joe)
