
DATA survei Maret 2025 menunjukkan, sebanyak 260 ribu jiwa di Kabupaten Tangerang masih berada dalam klaster kemiskinan. Angka itu dinilai serius sehingga dibutuhkan intervensi lintas kementerian. Kondisi itu pula yang membuat Kabupaten Tangerang masuk dalam radar Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Fakta itu disampaikan langsung Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (15/12/2025).
“Kami datang ke Kabupaten Tangerang karena melihat angka kemiskinannya cukup tinggi. Hasil survei Maret 2025 menunjukkan ada sekitar 260 ribu jiwa yang masuk klaster kemiskinan,” kata Iwan.
Iwan menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan kuat mengapa Kabupaten Tangerang dipilih sebagai salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan yang diamanahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Iwan menerangkan, yang dilakukan BP Taskin bukan sekadar menyalurkan bantuan. Tetapi memastikan seluruh program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan terintegrasi.
“Program-program pengentasan kemiskinan itu tersebar di banyak kementerian. Karena itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi, kolaborasi, dan integrasi,” ujarnya.
Iwan menyebut, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Bukan sekadar seremoni atau bantuan jangka pendek. Dia pun memastikan, program yang dilaksanakan bukan yang pertama atau yang terakhir.
“Ini baru langkah awal untuk memastikan bantuan dan perlindungan sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pada kegiatan itu, BP Taskin bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan 5.000 bibit ikan nila dan 10.000 bibit ikan emas. Bantuan itu diklaim sebagai upaya mendorong ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi warga.
Melalui bantuan bibit ikan itu, diharapkan dapat menunjang ketahanan pangan masyarakat sehingga dapat menciptakan sirkulasi ekonomi.
Meski begitu, bantuan bibit ikan itu juga diakui menjadi ujian awal, apakah pendekatan kolaboratif lintas sektoral mampu menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Tangerang—atau sekadar menambal masalah sesaat.
Pada kesempatan itu, Iwan juga mengungkap masalah yang menambah beban Kabupaten Tangerang soal kemiskinan. Beban itu adalah arus pendatang yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Kata Iwan, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyoroti fenomena pendatang yang justru menambah angka pengangguran.
“Bagaimana mau menghentaskan kemiskinan kalau angka pendatang terus bertambah, tapi bukan masyarakat yang produktif. Ini justru menambah pengangguran,” kata Iwan menirukan penyampaian Maesyal.
Situasi yang demikian, membuat langkah pengentasan kemiskinan tidak cukup, apabila hanya mengandalkan bantuan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.