Adib Miftahul Kritik Anggaran Makan Minum DPRD Tangerang yang Fantastis: “Buang-Buang Uang”
Adib Miftahul Kritik Anggaran Makan Minum DPRD Tangerang yang Fantastis Buang-Buang UangKAB. TANGERANG (Lensametro.com) – Anggaran makan dan minum reses anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp7,5 miliar mendapat sorotan tajam dari pengamat politik. Adib Miftahul, pengamat dari Kajian Politik Nasional (KPN), menilai bahwa besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan kinerja para wakil rakyat yang duduk di legislatif DPRD Kabupaten Tangerang.
Menurut Adib, publik akan mempertanyakan jika anggaran sebesar itu tidak sejalan dengan produktivitas para anggota dewan, terutama ketika banyak kursi kosong saat rapat paripurna.
“Kalau kinerjanya anggota Dewan ini dari waktu ke waktu tidak tertib, misalnya banyak kursi kosong saat paripurna, akhirnya mencuat komplain dari publik. Karena itu kan uang rakyat,” kata Adib kepada wartawan, dikutip Sabtu, 28 September 2024.
Adib menegaskan bahwa anggaran makan minum yang fantastis ini perlu ditinjau ulang di masa mendatang. Reses memang penting, begitu pula anggarannya, tetapi penggunaannya harus dianalisa dengan cermat agar sesuai dengan kondisi yang ada.
“Kalau anggaran sebesar itu (Rp7,5 miliar), terlalu banyak lah. Itu bisa dipotong karena kinerja anggota dewan selama ini tidak terlalu bagus. Resesnya kosong, jadi terkesan hanya buang-buang anggaran,” ujarnya.
Adib juga menekankan bahwa tidak peduli seberapa besar anggaran yang digelontorkan, jika tidak dikelola dengan baik, maka anggaran tersebut akan selalu terasa kurang. Ia pun meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk merancang rencana kerja yang lebih efektif agar anggaran makan minum rapat dewan tidak dianggap sebagai pemborosan.
“Kalau anggota dewannya jarang datang, anggaran makan minum hanya jadi mubazir. Lebih baik dialihkan ke program yang lebih prioritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Adib berpendapat bahwa anggaran makan minum reses ini bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan politis, yaitu menarik konstituen. Jika hal ini benar terjadi, Adib menyarankan agar penganggaran untuk keperluan reses tersebut harus dikaji ulang.
“Anggaran sebesar itu belum sebanding dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Makanya publik banyak yang mengeluh, datang rapat saja tidak, banyak bangku kosong, tetapi anggarannya masih besar. Ini kan jadi polemik,” pungkasnya. [LM]
