Negara Hadir untuk Insan Pers: Rumah Terjangkau bagi Wartawan Diluncurkan
JAKARTA (Lensametro.com) – Kabar gembira bagi para wartawan dan karyawan media tanah air. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi Digital resmi meluncurkan program akselerasi kepemilikan rumah, khusus untuk pekerja media dengan penghasilan menengah ke bawah. Program ini masuk dalam skema perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan sosialisasi di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, Wakil Kepala Divisi SMD BTN Noor Rido, serta Ketua Tim Perumahan PWI Pusat Tundra Meliala. Turut hadir pula perwakilan organisasi media seperti SPS, ATVSI, ATVLI, ATVNI, ATVSDI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan bahwa inisiatif ini bukan bentuk intervensi terhadap media, melainkan bentuk penghormatan kepada profesi wartawan.
“Subsidi rumah ini bentuk penghormatan kepada insan pers,” ujar Nezar yang juga mantan wartawan Majalah TEMPO.
Ia menekankan pentingnya akses terhadap tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan keluarga para pekerja media.
“Wartawan adalah penjaga demokrasi, pengawal kepentingan publik. Sudah seharusnya negara hadir memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka,” ucap Nezar.
Nezar juga berharap program ini menjadi preseden baik untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal dan semi-formal lainnya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu mendorong kualitas kerja jurnalistik yang lebih stabil, independen, dan berintegritas.
Direktur Jenderal KPM Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Saat ini, sebagian besar dari target 1.000 unit rumah telah siap dihuni.
“Ini adalah lompatan penting. Sudah ada MoU dengan BTN dan Tapera. Kami ingin memastikan wartawan punya rumah sendiri,” ujar Fifi.
Sebanyak 100 unit rumah kini tersedia di wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten sekitarnya. Skema pembiayaannya sangat ringan: bunga tetap 5 persen per tahun, tenor sampai 20 tahun, uang muka minimal 1 persen, serta bebas dari PPN dan BPHTB. Program ini dapat diakses oleh karyawan media dengan penghasilan maksimal Rp13000000–Rp14000000 per bulan.
Fifi juga menegaskan bahwa program ini terbuka untuk semua karyawan media, tanpa membedakan platform mereka. Pendaftaran dilakukan secara resmi melalui BTN, tanpa pungutan liar atau syarat tersembunyi.
“Silakan survei langsung ke lokasi, konsultasi ke BTN. Ini kesempatan nyata, jangan sampai terlewat,” katanya.
PWI Pusat melalui Tundra Meliala menyambut antusias program ini dan berkomitmen untuk terus mengawalnya agar manfaatnya merata ke seluruh Indonesia. Ia menyampaikan pesan dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun agar seluruh pengurus daerah segera mendata anggota yang berminat.
“Gaspol! Ini saatnya kita bergerak. Banyak wartawan yang belum punya rumah sendiri, dan program ini bisa menjawab kebutuhan itu,” pungkas Tundra.
Dengan dorongan dari pemerintah dan dukungan kuat dari organisasi media, program rumah subsidi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju ekosistem pers yang makin sejahtera, mandiri, dan profesional [LM].
