TANGSEL (Lensametro.com) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadapi evaluasi kritis atas akuntabilitas kinerjanya. Pada Jumat (24/10/2025), Pemkot Tangsel mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui metode in depth interview secara daring via Zoom.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa SAKIP lebih dari sekadar instrumen pelaporan; sistem ini merepresentasikan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola yang efektif dan berorientasi pada hasil.
“SAKIP adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan dan anggaran harus benar-benar berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pilar menegaskan tujuan akhir akuntabilitas kinerja bukan mengejar nilai administratif semata melainkan memastikan dampak nyata bagi warga.
“Masyarakat tidak menilai kita dari dokumen laporan, tetapi dari perbaikan layanan publik, kemudahan akses, dan kesejahteraan yang mereka rasakan dari kerja nyata pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan evaluasi ini mendapat apresiasi dari Kemenpan RB. Nurhasni, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, mengatakan pihaknya menyambut baik langkah-langkah peningkatan akuntabilitas yang dilakukan Pemkot Tangsel.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkot Tangerang Selatan dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Komitmen ini penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Nurhasni.
Dalam proses evaluasi, tim evaluator Kemenpan RB — yang terdiri atas Najamuddin Mointang, Fernando Silalahi, dan Catur Bintang Pamungkas — meminta klarifikasi serta pendalaman terhadap beberapa hal penting. Di antaranya tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP 2024, implementasi SAKIP tematik terkait kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta capaian program prioritas nasional.
Evaluasi SAKIP 2025 melibatkan 10 perangkat daerah sebagai sampel. Perangkat daerah yang dipanggil antara lain Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Langkah evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program daerah selaras dengan target yang diharapkan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkot Tangsel menyatakan kesigapan dan kelanjutan upaya perbaikan akuntabilitas sebagai bagian dari komitmen memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [LM]
