TANGERANG SELATAN (Lensametro.com) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkomitmen untuk memastikan setiap program kerja yang disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menyusun rencana tersebut, Pemkot Tangerang Selatan menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Forum yang berlangsung di Command Center Pemkot Tangsel pada Selasa (18/2/2025) ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan langsung terhadap kebijakan pembangunan yang akan datang. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk menyinkronkan usulan-usulan yang didapat dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dengan kebijakan pemerintah, sehingga rencana kerja yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Kepala Bappelitbangda Tangsel, Eki Herdiana, menekankan bahwa forum ini memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan yang akan diambil pemerintah untuk tahun 2026. “Perencanaan yang baik harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Forum OPD ini menjadi ruang koordinasi yang memastikan usulan masyarakat benar-benar masuk dalam rencana kerja pemerintah,” ungkap Eki.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin, menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. “Kami di Diskominfo Tangsel memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan tahun 2026 ini dapat diakses oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat dari usulan-usulan yang sudah masuk hasil musrenbang di tingkat kelurahan,” kata Asep.
Hasil dari forum tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sekitar 72 persen, mengusulkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan sosial, budaya, serta ekologi. Sementara itu, 14 persen usulan masyarakat fokus pada pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sektor pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi, seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata perkotaan, mendapat porsi 7 persen. Selain itu, 4 persen usulan berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, serta 2 persen lainnya mengusulkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
Dengan forum ini, Pemkot Tangerang Selatan memastikan bahwa perencanaan pembangunan untuk 2026 akan lebih akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta lebih transparan dalam setiap tahapannya. [LM]