Menko Polkam: Koperasi Bukan Sekadar Ekonomi, Ini Instrumen Demokrasi Bangsa!
JAKARTA (Lensametro.com) – Pemerintah menetapkan tahun 2025 sebagai momen kebangkitan gerakan koperasi nasional. Melalui program ambisius bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel), pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi sekaligus instrumen demokrasi di tingkat akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menyatakan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai stabilisator sosial di level desa.
“Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga stabilisator di tingkat desa. Bahkan koperasi sebagai wujud nyata penerapan demokrasi Indonesia,” tegas Budi Gunawan.
Tahun ini, Hari Koperasi Nasional ke-78 mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur.” Pemerintah menilai tema tersebut sejalan dengan gagasan ekonomi Pancasila yang dahulu diperjuangkan oleh Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang digagas dan diperjuangkan oleh Founding Fathers kita Bung Hatta melalui instrumen koperasi,” lanjut Menko Polkam.
Sebagai tindak lanjut konkret, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih. Peluncuran simbolis dilakukan di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Program ini diharapkan menjadi sarana strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk beberapa prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
Koperasi desa yang dimaksud terdiri atas koperasi baru, hasil pengembangan koperasi eksisting, maupun koperasi yang direvitalisasi. Pendanaan program berasal dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber lain yang sah.
Per 8 Mei 2025, tercatat sudah terbentuk 9.835 koperasi. Pemerintah menargetkan peluncuran resmi Koperasi Desa Merah Putih dapat digelar pada 28 Oktober 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program ini.
“Mari kita jadikan koperasi ini sebagai alat perjuangan, sebagai lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” pungkas Budi Gunawan. [LM]
