Andra Soni Tegaskan Sekolah Gratis Jadi Komitmen Banten Cegah Anak Putus Sekolah
SERANG (Lensametro.com) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya dalam memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah. Melalui program Sekolah Gratis, Pemprov Banten berupaya memperkuat daya saing sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam talkshow Banten Bicara yang ditayangkan TVRI Banten, mengusung tema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten untuk Masa Depan.”
“Sejak kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SKH beralih ke provinsi pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten harus menyiapkan solusi konkret. Salah satunya adalah sekolah gratis. Rata-rata lama sekolah kita masih 9,18 tahun. Ini artinya, masih banyak anak-anak yang berhenti sekolah setelah SMP,” ujar Andra Soni.
Andra memaparkan bahwa jumlah sekolah negeri saat ini belum mampu menampung seluruh calon siswa baru. Dari sekitar 179.000 pendaftar tahun ini, hanya 80.000 yang bisa diterima di sekolah negeri.
Untuk mengatasi hal itu, siswa yang tidak tertampung dialihkan ke sekolah swasta yang telah digandeng sebagai mitra strategis. Pemerintah memberikan pembiayaan sebesar Rp250.000 per siswa per bulan di wilayah Tangerang Raya. Dana tersebut mencakup SPP, uang gedung, daftar ulang, hingga kegiatan siswa.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Oleh karena itu, kita gandeng sekolah swasta sebagai mitra untuk solusi jangka pendek, sambil ke depan kita tambah ruang kelas dan bangun Unit Sekolah Baru (USB),” jelasnya.
Meski fokus pada akses pendidikan, Andra menekankan bahwa kualitas pembelajaran tetap menjadi prioritas utama. Setiap ruang kelas dibatasi maksimal 36 siswa dengan ukuran ruang 8×9 meter demi menjaga kenyamanan dan efektivitas belajar.
Ia juga menyampaikan bahwa skema Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah disesuaikan. Kini skema tersebut lebih fleksibel melalui jalur domisili zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.
Verifikasi data penerima manfaat dilakukan berbasis nilai akademik dan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Banten telah menjalin kesepahaman dengan sekolah swasta. Dana pendidikan disalurkan langsung kepada siswa melalui sistem virtual account, dan sekolah dilarang melakukan pungutan tambahan. Biaya pendaftaran yang sempat ditarik sebelum program ini berjalan pun diwajibkan untuk dikembalikan kepada wali murid.
“Kalau ada sekolah yang masih memungut biaya di luar ketentuan, silakan laporkan ke kami. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini,” tegas Andra Soni.
Ia menambahkan, pembangunan SDM yang unggul sangat krusial bagi kemajuan Banten. Terlebih, provinsi ini memiliki infrastruktur strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta mencatat realisasi investasi yang tinggi.
Pada triwulan pertama 2025, realisasi investasi Banten telah mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun. Program Sekolah Gratis diharapkan dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di akhir pernyataannya, Andra mengajak seluruh elemen masyarakat turut mendukung program ini agar makin meluas cakupannya hingga ke jenjang kelas XI dan XII di masa mendatang.
“Kita ingin semua anak di Provinsi Banten punya akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan,” pungkasnya. [LM]
