SERANG (Lensametro.com) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bersama jajaran kepala daerah se-Banten di Pendopo Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).
Rakor dipandu Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Komarudin, serta turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi H.
“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh Bupati dan Wali Kota kami melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Andra Soni.
Ia menjelaskan, rapat membahas isu krusial, mulai dari banjir, sampah, jalan, hingga pembangunan infrastruktur lainnya. Para bupati dan wali kota menyampaikan langsung usulan daerahnya untuk dikoordinasikan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
“Apa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, juga tersinkronisasi dengan apa yang kami bangun,” ucap Andra.
Ia menekankan, jika ada kewenangan pusat yang mengalami efisiensi, maka Pemprov maupun Pemkab/Pemkot bisa mengambil alih pengerjaannya dengan catatan berkoordinasi.
Harapan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menekankan agar pembangunan dilakukan tanpa ego sektoral maupun ego antarwilayah.
“Karena outputnya masyarakat atau rakyat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar program pusat yang masuk ke daerah dikoordinasikan agar sejalan dengan prioritas lokal.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyoroti sejumlah isu utama, seperti konektivitas jalan nasional, penguatan infrastruktur pengairan untuk ketahanan pangan, serta percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di pesisir untuk nelayan.
Isu lainnya meliputi penanganan banjir di Tangerang Raya, pengolahan sampah, transportasi massal, kemacetan, serta kesiapan Banten menjadi tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.
Program Infrastruktur dan Tantangan Daerah
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, mengungkapkan posisi strategis Banten sebagai jalur lintas Jawa–Sumatera dan perdagangan internasional. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi alih fungsi lahan, banjir, kemacetan, sanitasi, serta kondisi jalan.
Sebagai upaya, Pemprov melalui Program Bang Andra membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar. Sementara itu, ke pusat diusulkan pembangunan 29 ruas jalan sepanjang 126 km dengan kebutuhan Rp645,7 miliar.
Untuk banjir perkotaan, Arlan menyoroti sungai-sungai utama seperti Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab, yang merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Adapun di musim kemarau, 295 desa/kelurahan di Banten masuk kategori rawan air bersih.
Usulan dari Daerah
Para kepala daerah memanfaatkan forum ini untuk memaparkan usulan prioritas.
-
Kabupaten Tangerang: Bupati Moch Maesyal Rasyid mengusulkan penanganan banjir di Desa Tanjung Burung (Sungai Cisadane) dan Desa Pasir Apung (Sungai Cidurian), pembangunan underpass Bitung, normalisasi Sungai Cirarab, serta penurapan Desa Pagedangan.
-
Kabupaten Serang: Bupati Ratu Rachmatuzakiyah menyoroti banjir di Desa Margasari, Puloampel, akibat gorong-gorong kecil, serta usulan normalisasi 12 sungai, perbaikan irigasi, dan revitalisasi Kalimati Ciujung Lama.
-
Kabupaten Lebak: Bupati Moh Hasbi Asyidiki Jayabaya menekankan irigasi untuk ketahanan pangan dan tindak lanjut SPAM Karian. Ia juga mengapresiasi program jalan poros desa Bang Andra.
-
Kabupaten Pandeglang: Bupati Rd Dewi Setiani menyoroti banjir di 23 kecamatan, perlunya breakwater, peringatan dini tsunami, rehabilitasi irigasi pertanian, serta dukungan sistem jalan, jembatan, air baku, hingga pengelolaan sampah.
-
Kota Tangerang: Wali Kota Sachrudin mengusulkan penanganan banjir Kali Angke, Kali Sabi, Cirarab, serta Cisadane. Ia juga mendorong pembangunan flyover Sudirman dan underpass Maulana Hasanudin.
-
Kota Serang: Wali Kota Budi Rustandi menginginkan pembangunan flyover Sudirman serta penanganan banjir di Pasar Rau akibat gorong-gorong kecil di jalur tol.
-
Kota Cilegon: Wali Kota Robinsar mengusulkan peningkatan Jalan Lingkar Selatan, pembukaan Jalan Lintas Utara Cilegon tahun 2026, serta normalisasi trotoar, drainase, dan Sungai Cibeber.
-
Kota Tangsel: Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan mengusulkan penanganan 37 titik rawan banjir, persiapan transportasi publik MRT dan feeder, serta pembangunan flyover Serpong dan underpass Jombang.
Komitmen Kementerian PUPR
Mewakili balai dan satker Kementerian PUPR di Banten, Kepala BBWS C3, Dedi Yudha Lesmana, menegaskan bahwa aspirasi daerah akan ditampung.
“Usulan bupati/wali kota kami tampung. Sebagian besar sedang kami laksanakan,” ucapnya.
Selain itu, para kepala balai dan satker juga memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan di Banten.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Banten makin terarah, selaras, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dari desa hingga perkotaan. [LM]
