SERANG (Lensametro.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan (nakes) dan dokter di seluruh daerah. Langkah ini ditempuh guna memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut, distribusi tenaga kesehatan saat ini masih timpang. Mayoritas dokter dan nakes terpusat di wilayah Tangerang Raya, sedangkan daerah barat dan selatan Banten, khususnya yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masih mengalami kekurangan.
“Saat ini sebaran dokter dan nakes lebih banyak di wilayah Tangerang Raya, sementara untuk wilayah selatan dan barat masih mengalami kekurangan, terutama di wilayah yang masuk kategori 3T,” kata Andra Soni usai berdiskusi bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) se-Provinsi Banten, Rabu (3/9/2025).
Diskusi yang digelar dihadiri juga oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten beserta jajaran pengurus, serta Dekan Fakultas Kedokteran Untirta Serang, Omat Rachmat.
Andra menegaskan, inti dari pertemuan ini adalah komitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia menyoroti pertumbuhan penduduk Banten yang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan pelayanan publik, termasuk kesehatan, makin tinggi.
“Untuk jumlah dokter dan nakes-nya memang sudah cukup. Tetapi, ketersediaannya belum merata,” ujarnya.
Menurut Andra, diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Mulai dari pemerintah daerah, kalangan dokter, perguruan tinggi, IDI, hingga pengelola rumah sakit swasta.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menambahkan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan tiap daerah.
“Kita akan melakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang,” katanya.
Untuk jangka pendek, kata Ati, ada dua strategi yang diprioritaskan. Pertama, mengembangkan tenaga kesehatan khusus untuk pemenuhan sembilan kebutuhan dasar di Puskesmas wilayah barat dan selatan. Kedua, menjajaki skema outsourcing tenaga kesehatan, terutama dokter.
“Kita juga akan menjajaki outsourcing terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan perekrutan. Tapi nanti kita akan melakukan pertemuan lagi,” ujarnya.
Sedangkan untuk jangka panjang, Pemprov Banten menyiapkan program beasiswa berjenjang bagi tenaga kesehatan. Skemanya, nakes dapat melanjutkan pendidikan menjadi dokter umum, dokter umum disekolahkan menjadi dokter spesialis, lalu dokter spesialis ditingkatkan menjadi subspesialis.
Menurut Ati, program tersebut membutuhkan dukungan dari perguruan tinggi dengan Program Studi Pendidikan Dokter di Provinsi Banten, antara lain Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
“Mereka juga harus mendukung terhadap rencana program Bapak Gubernur ini,” pungkasnya.
Ketua IDI Provinsi Banten, Muhammad Rifki, menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa IDI Banten siap mendukung penuh program Pemprov Banten.
“Kami akan support terhadap berbagai program Bapak Gubernur Banten,” katanya. [LM]
