Presiden Prabowo Resmikan 80.000 Kopdes, Ujung Tombak Baru Perang Melawan Kemiskinan

Redaksi Lensametro
21 Jul 2025 14:17
3 menit membaca

JAKARTA (Lensametro.com) – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif strategis ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo: menggerakkan ekonomi lokal sebagai basis utama pengentasan kemiskinan dari desa.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut program ini sebagai bagian dari trisula pengentasan kemiskinan di era kepemimpinan Prabowo. Seluruh trisula diluncurkan sepanjang Juli 2025.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7).

Tiga “senjata” itu terwujud dalam tiga program unggulan, yaitu: Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Ketiganya merupakan bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan yang nyata dan tidak berhenti pada seremoni belaka.

Kopdes Merah Putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025. Program ini menargetkan pembangunan ekonomi dari desa, menciptakan pemerataan, dan membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, 13 kementerian, dua badan, serta para Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Desa dilibatkan untuk menyukseskan program ini.

Kemiskinan memang masih menjadi problem besar di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada September 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57%, dan sebanyak 3.170.003 jiwa berada dalam kategori miskin ekstrem.

Masalah kemiskinan berdampak langsung terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, gizi, dan pelatihan keterampilan. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan menghambat terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan bahwa pada peresmian nanti, akan diluncurkan kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih secara nasional, di mana 103 di antaranya akan dijadikan mock up atau model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.

Model percontohan itu akan dijadikan acuan untuk mereplikasi Kopdes Merah Putih lainnya di seluruh desa, yang ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

Kopdes Merah Putih mengusung pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Dengan hadirnya Kopdes, masyarakat desa diharapkan tak lagi terjerat pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir. Selain itu, koperasi ini berpotensi mendukung usaha lokal, memotong rantai distribusi, serta menyediakan akses terhadap sumber daya dan layanan penting bagi masyarakat.

Kopdes Merah Putih juga dirancang sebagai penopang kemakmuran petani. Hasil produksi pertanian akan ditampung langsung tanpa harus melalui rantai pasok panjang yang menekan keuntungan petani. Rantai distribusi yang lebih pendek akan menekan peran tengkulak sekaligus membuat harga pangan lebih terjangkau bagi konsumen.

Program ini dikembangkan dengan tiga strategi utama: membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, serta merevitalisasi koperasi yang memerlukan pembaruan. Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih akan dilengkapi fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang pendingin (cold storage), dan jaringan distribusi logistik.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal dengan mudah tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan akan lebih dekat. Hasil tani dan laut bisa disimpan di tempat yang aman. Distribusi logistik juga berjalan lancar,” pungkas Adita. [LM]