JAKARTA (Lensametro.com) – Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan kinerja stabil hingga Januari 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (OJK Jabodebek) mencatat pertumbuhan positif sektor keuangan, didukung oleh pengelolaan risiko yang baik, peningkatan ekonomi daerah, serta masifnya edukasi dan pelindungan konsumen.
Perbankan Regional: Kredit dan DPK Bertumbuh
Di sektor perbankan, fungsi intermediasi terus meningkat. Bank umum di DKI Jakarta mencatat pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan sebesar 12,28% (yoy) menjadi Rp3.933,48 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL Net) yang tetap terkendali di angka 1,75%. Penyaluran kredit didominasi oleh Kredit Modal Kerja (48,85%), dengan sektor Industri Pengolahan sebagai penyerap terbesar (19,04%). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 4,85% menjadi Rp4.673,67 triliun, dengan dominasi Deposito (42,79%).
Sementara itu, perbankan di Banten juga mengalami pertumbuhan. Total kredit Bank Umum meningkat 5,08% menjadi Rp210,33 triliun, dengan NPL Net di angka 2,66%. Penyaluran kredit didominasi oleh Kredit Konsumsi (52,35%), terutama untuk pemilikan rumah tinggal (31,60%).
Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di DKI Jakarta, penyaluran kredit tumbuh 10,09% menjadi Rp6,28 triliun, sedangkan DPK naik 5,10% menjadi Rp4,89 triliun. Sebaliknya, di Banten, kredit BPR/BPRS terkoreksi -8,28% menjadi Rp5,86 triliun, tetapi DPK meningkat signifikan sebesar 35,15% menjadi Rp7,44 triliun.
Pasar Modal: Investor di Jakarta Meroket Hampir 95%
Di sektor pasar modal, jumlah investor di DKI Jakarta melonjak 94,81% menjadi 2.971.588 investor, dengan Jakarta Pusat sebagai wilayah dominan (50,66%). Di Banten, jumlah investor tumbuh 9,04% menjadi 809.959 investor, dengan Tangerang Kota sebagai kontributor utama (29,92%).
Total nilai transaksi saham di DKI Jakarta mencapai Rp153,18 miliar, mayoritas dilakukan oleh masyarakat Jakarta Selatan (40,87%). Sementara di Banten, nilai transaksi saham mencapai Rp18,07 miliar, dengan Tangerang Kota sebagai pusat utama (58,36%).
IKNB dan Fintech Lending: Pertumbuhan Positif dengan Risiko Terkendali
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga mencatat pertumbuhan positif. Piutang pembiayaan di DKI Jakarta meningkat 3,20% menjadi Rp93,72 triliun, dengan rasio non-performing financing (NPF) di angka 3,73%. Di Banten, pertumbuhan lebih tinggi, mencapai 11,32% menjadi Rp35,06 triliun, dengan NPF sebesar 3,61%.
Pada fintech lending, outstanding pinjaman di DKI Jakarta tumbuh 11,50%, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman (TWP 90) sebesar 2,96%. Di Banten, pertumbuhan lebih pesat, mencapai 17,20%, dengan TWP 90 sebesar 2,11%. Jumlah penerima pinjaman di Jakarta meningkat 2,70% menjadi 2,54 juta entitas, sedangkan di Banten bertambah 9,94% menjadi 1,55 juta rekening aktif.
Buy Now Pay Later (BNPL) Melonjak, tetapi Risiko Kredit Meningkat
Produk BNPL di DKI Jakarta dan Banten terus bertumbuh. Jumlah debitur BNPL perbankan di Jakarta meningkat 31,46% menjadi 2,45 juta entitas, sedangkan di Banten melonjak 46,93% menjadi 1,55 juta entitas.
Dari sisi baki debet, BNPL perbankan di Jakarta naik 32,40% menjadi Rp3,32 triliun, sedangkan sektor non-bank meningkat 33,95% menjadi Rp1,12 triliun. Di Banten, baki debet perbankan melonjak 47,42% menjadi Rp1,80 triliun, sementara sektor non-bank naik 38,16% menjadi Rp0,59 triliun.
Namun, pertumbuhan BNPL juga diiringi peningkatan risiko kredit. NPF BNPL perbankan di DKI Jakarta mencapai 2,60%, sementara di Banten 2,35%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,35%. Pada sektor non-bank, NPF BNPL di Jakarta mencapai 3,28%, sementara di Banten 3,20%, lebih rendah dari rata-rata nasional 3,55%.
Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Aduan Fintech Mendominasi
Hingga 28 Februari 2025, OJK Jabodebek mencatat 1.316 pengaduan dari masyarakat, dengan 925 kasus berasal dari DKI Jakarta dan 391 dari Banten. Mayoritas pengaduan berasal dari sektor IKNB, terutama fintech peer-to-peer lending, dengan pokok masalah utama terkait perilaku petugas penagihan (57,73% di Jakarta dan 53,71% di Banten).
OJK telah menyelesaikan 66,57% pengaduan, termasuk 1,83% melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK terus menggelar edukasi, dengan 76 kegiatan dilaksanakan sejak 2024 hingga Februari 2025.
Dalam rangka Ramadan 1446 H, OJK mengadakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 dengan tema “Ramadan Bermakna Bersama Keuangan Syariah.” Di Jakarta, GERAK Syariah diisi oleh Konferensi Internasional Ekonomi Islam Berkelanjutan pada 13 Februari 2025 dengan 250 mahasiswa sebagai peserta. Sementara di Banten, GERAK Syariah hadir dalam Syariah Financial Fair “SYAFIF Goes to Tangerang” pada 22-23 Februari 2025, diikuti oleh 26 Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah.
Akses Keuangan dan Imbauan OJK
Untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menargetkan empat program utama pada 2025: Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pemberdayaan UMKM, pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta inisiatif Green Economy. Program ini bertujuan memperluas akses keuangan, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
OJK mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran pekerjaan paruh waktu, pinjaman online ilegal, atau investasi yang tidak masuk akal. Masyarakat dapat memverifikasi legalitas entitas melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau menghubungi layanan konsumen OJK melalui telepon: 157, WhatsApp: 081-157-157-157, atau email: konsumen@ojk.go.id.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru sektor keuangan, masyarakat juga dapat mengikuti akun resmi Instagram OJK di @ojkindonesia, @ojk_jabodebek, dan @Kontak157. [LM]
