Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah ke Kalimantan pada 2018 Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berupaya menyelesaikan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan pada 2017. Targetnya, wacana yang sudah ada sejak era Bung Karno ini dapat terealisasi pada tahun depan. Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi dibahas dengan Presiden. Intinya kita akan mulai segala proses. Mudah-mudahan kajiannya selesai tahun ini,” ucap Bambang di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Selasa (4/7/2017). Kajian tersebut, dijelaskan Bambang meliputi penentuan lokasi, estimasi dan skema pendanaan, serta tata kotanya. Mantan Menteri Keuangan itu menyebut, Kalimantan menjadi pulau yang cocok sebagai Ibu Kota negara.
“Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan di finalkan,” Bambang menerangkan. Ia berharap, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa terealisasi paling cepat 2018. “Mudah-mudahan 2018-2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi Ibu Kota,” ucap Bambang. Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pemindahan ibu kota diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Presiden Sukarno.
“Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno,” ujar Bambang. Bambang sebelumnya mengatakan, ibu kota berpotensi pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi),” dia menjelaskan. Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia. “Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian,” ujar dia. Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN,” tukas dia. Ibu Kota pindah 2018, ini tanggapan Presiden Jokowi Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Bambang Brodjonegoro, telah mengungkapkan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia akan rampung tahun ini. Maka rencana ini bisa dieksekusi paling cepat 2018 atau setidaknya 2019.
Presiden Joko Widodo tidak banyak komentar menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota ini. Presiden hanya mengatakan akan memberikan keputusan di waktu yang dirasa tepat. “Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan pada waktunya,” ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7). Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo. “Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan.” Sejauh ini, pemerintah masih dalam kajian guna mencari lokasi tepat untuk Ibu Kota baru.
“Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus,” ujarnya. Menteri Bambang mengatakan kemungkinan besar Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan. Namun, dia juga tidak merinci lokasi pastinya. Selain itu, terkait pendanaan, pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP). Sebab, pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan dana infrastruktur yang tidak kecil. Tanpa swasta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terbebani.
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=chJijyoMgQA
