SERANG; LENSAMETRO— Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II DPR RI menyepakati penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Sehingga memantik para honorer melempar ‘bola panas’ ke Gubernur Banten Wahidin Halim, Minggu (26/01/2020).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten mengatakan, penghapusan honorer masih tahapan proses, jadi belum ada keputusan seperti apanya dari pusat.
“Kita punya duit, kita gaji saja,” ucap Gubernur Banten Wahidin Halim belum lama ini.
Pria yang biasa disebut WH ini mengaku akan membela pegawai honorer di Pemprov Banten. Dan bila diperluka akan mengusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan SK-nya dari KemenPANRB.
“Saya bela kalau dipecat, mereka bekerja sudah lama,” tegasnya.
Menurut WH, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Banten untuk pegawai hanya 18 persen. “Struktur APBD Pemprov Banten terbilang masih sangat bagus kalau dibandingkan dengan daerah lainnya,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Forum Pegawai Non-ASN Banten Rangga Husada meminta Gubernur Banten Wahidin Halim bijak dalam menanggapi persoalan tersebut.
“Gimana nasib kami tinggal pak Gubernur bijak menanggapi persoalan yang ada karena kita bukan barang,” ujar Rangga Husada kepada wartawan.
Menurut Rangga, jumlah tenaga honorer di Pemprov Banten mencapai 6.326 pegawai tersebar di 43 OPD dan sekretariat dewan,” ujarnya. (hdr/joe)
