Rakor Rp900 Juta di Bandung Berujung Konser, Pemkab Tangerang Minta Maaf dan Klaim Honor Repvblik ‘Harga Teman’
PEMKAB TANGERANG akhirnya meminta maaf kepada masyarakat atas polemik Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Holiday Inn, Bandung, Kamis–Sabtu (11–13/12/2025)—yang ditutup dengan konser privat band Repvblik.
Kegiatan yang disebut menelan anggaran Rp900 juta itu menuai gelombang kritik karena dinilai tidak sensitif di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya persoalan pelayanan dasar di daerah.
Permintaan maaf disampaikan langsung Ketua Panitia Kegiatan, Fahmi Faisuri—yang juga menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang. Fahmi menyatakan siap menerima koreksi bahkan sanksi jika kegiatan tersebut dianggap keliru.
“Saya minta maaf kepada masyarakat. Kalau apa yang kami lakukan salah, saya pasti minta maaf. Masyarakat itu tuannya kami,” ujar Fahmi ditemui di ruangannya, Kamis (18/12/2025).
Fahmi juga menanggapi sorotan publik mengenai penampilan band Repvblik dalam rangkaian acara tersebut. Dia mengaku memahami apabila masyarakat menganggap biaya yang dikeluarkan untuk band itu besar. Terkait hal itu, Fahmi mengklaim bahwa honor band ternama itu tidak dibayar dengan tarif komersial.
“Saya dengar-dengar murah. Cuma untuk transport dan makan, karena mereka kenal,” ucap Fahmi.
Fahmi mengklaim, event organizer (EO) yang menggarap seluruh rangkaian kegiatan di Bandung memiliki kedekatan dengan para personel band Repvblik. EO, lanjut Fahmi, mencari jadwal artis yang tersedia pada hari itu.
“Akhirnya dapat Repvblik. Harga teman. Ya misalnya Anda teman, vokalis kan. ‘Tolong dong ramaikan acara saya ini, biar ada sedikit bedanya.’ Ada lah harga teman yang penting makan, minum, hotel ditanggung,” terang Fahmi, seraya menegaskan, kehadiran Repvblik sepenuhnya merupakan urusan EO yang menjadi penanggung jawab rangkaian acara.
Soal informasi bahwa EO yang ditunjuk merupakan rekanan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Fahmi enggan menjawab.
“Saya sih tidak kenal ya. Bahkan sedalam itu ya. Cuma saya lihat profesional,” kata dia.
Fahmi membantah apabila kegiatan tersebut disebut hura-hura. Sebab, kata dia, konser hanya bagian penutup dari rangkaian acara resmi pemerintahan. Dia menjelaskan, sebelum hiburan digelar, telah berlangsung rapat pengawasan, talkshow, evaluasi paparan kinerja, hingga malam penganugerahan penghargaan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN).
“Kegiatan itu adalah rangkaian. Bukan ujug-ujug langsung musik,” katanya sambil menjawab bahwa konser digelar sebagai bentuk apresiasi kepada ASN.
Fahmi juga menjawab polemik yang sempat memanas setelah video konser yang diunggah Repvblik di media sosial, lalu dihapus tak lama setelahnya. Fahmi menegaskan tidak ada permintaan dari Pemkab Tangerang untuk menghapus unggahan tersebut.
“Saya tidak pernah kontak-kontak Repvblik. Dan tidak kenal mereka juga. Tapi Repvblik juga kalau sudah sempat mengunggah, berarti dia merasa itu suatu yang pantas mereka unggah di Instagram mereka. Artinya ada kebanggaan juga berarti,” kata Fahmi.
Bantahan lain yang disampaikan Fahmi adalah soal tudingan pemborosan anggaran. Dia menyebut, rakor di Bandung merupakan penggabungan empat kegiatan. Dia menambahkan, seluruh proses pengadaan, termasuk hotel dan EO, dilakukan melalui e-katalog—dan lokasi Bandung sudah direncanakan sejak awal tahun.
“Kalau dihitung keseluruhan, nilainya bisa miliaran rupiah. Tapi yang kami gunakan hanya sekitar 25 persen saja,” ucapnya.
Fahmi kemudian menjelaskan, dari total anggaran awalnya Rp4 miliar, untuk kegiatan itu dilakukan efisiensi sehingga menjadi Rp900 juta. Rinciannya: Rp400 juta untuk hotel full day selama dua hari tiga malam, Rp400 juta untuk EO, dan Rp100 juta untuk dekorasi.
Menanggapi kritikan masyarakat yang membandingkan kegiatan di Bandung dengan kondisi jalan rusak, penerangan umum, serta persoalan infrastruktur dan layanan dasar lainnya di Kabupaten Tangerang, Fahmi menyebut pembandingan itu tidak apple to apple atau tidak sepadan.
“Kalau mau membandingkan, jalan yang rusak dengan jalan yang telah dibangun, dan jalan yang sudah diperbaiki, kan akan kelihatan. Jalan sama jalan. Fasilitas kesehatan sama fasilitas kesehatan,” ujarnya.
“Tapi kami terima kritik itu sebagai koreksi,” kata dia menambahkan.
Meski demikian, Fahmi menegaskan Pemkab Tangerang terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan publik. Dia juga menyatakan bahwa Pemkab Tangerang selalu siap menerima kritik seraya memberikan apresiasi kepada masyarakat.
“Kritik ini menjadi cambuk agar kami lebih berhati-hati ke depan dan tetap berdiri di pihak masyarakat,” pungkasnya.
